Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut dalam rencana ambil alih paksa atau kudeta dirinya di partai berlambang bintang Mercy. 

"Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan partai yakin, ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Legislator Demokrat Minta Semua Pihak Tunggu Sikap Mendagri terkait Nasib Bupati Orient Riwu Kore

Baca juga: Moeldoko Sindir AHY: Dipilih Aklamasi Kenapa Takut Ya?

Baca juga: Cerita DPC Demokrat di Sulut Diajak Bergabung untuk Kudeta AHY, Ditawari Uang Rp 100 Juta

"Kami masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab," sambungnya. 

Menurutnya, atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, AHY berkirim surat untuk memohon klarifikasi terkait keterlibatan Kepala Staf Moeldoko dalam rencana kudeta. 

"Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, Ketua Umum kami memilih tidak menyebut nama Pak Moeldoko secara terbuka untuk menghormati beliau sebagai senior," paparnya. 

Namun, Herzaky menyayangkan langkah Moeldoko yang tidak memanfaatkan ruang dialog untuk bersikap transparan dan akuntabel. 

"Yang kita dengar adalah penyangkalan, pengecilan masalah, dan nada ancaman di sana-sini," ucapnya. 

Ia menyebut, tindakan Moeldoko memanfaatkan segelintir mantan kader Demokrat untuk melakukan rencana ambil alih paksa kepemimpinan AHY, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. 

"Ini ancaman nyata bagi demokrasi. Ini juga menjadi lampu kuning bagi partai-partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat. Kami masih memegang janji dan komitmen Presiden untuk menegakkan demokrasi Pancasila di negeri yang kita cintai ini," paparnya.