TRIBUNNEWS.COM - Surat yang dikirimkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak akan ditanggapi oleh pihak istana.

Surat tersebut berisi soal isu kudeta atau pengambil-alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang saat ini dijabat AHY.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan surat tersebut sudah diterima, namun tak perlu dijawab.

Dikutip dari Kompas.com alasan istana tak perlu menjawab surat AHY lantaran hal tersebut dianggap masalah internal partai politik.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.

Diketahui AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi.

Surat tersebut dikirimkannya setelah dirinya memberikan pernyataan soal dugaan akan ada pengambil-alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Istana Enggan Tanggapi Surat AHY kepada Jokowi soal Isu Kudeta Partai Demokrat: Itu Internal Partai

Baca juga: UPDATE Tuduhan Kudeta di Demokrat: Sikap Istana soal Surat AHY, Moeldoko Klaim Tak Punya Kekuatan

Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.

Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengungkapkan nama-nama yang diduga ingin mengkudeta Partai Demokrat.

Bukan hanya Darmizal, namun juga tiga nama politikus lainnya.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, dan Nazaruddin," kata Rachland dikutip dari Kompas.com.

Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat, yang tak disebutkan namanya.

Sementara itu klaim AHY bahwa adanya pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Kata NasDem soal Pernyataan AHY Ada Rencana Kudeta Demokrat: Sebenarnya Bisa Buka Aib Sendiri

AHY menyebut terdapat 5 orang, yakni seperti yang sudah diberitakan Tribunnews.com:

- satu kader Demokrat aktif

- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif

- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi

- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu

- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Baca juga: Mau Dikudeta Lingkaran Jokowi dari Ketum Demokrat, AHY: Untuk Kendaraan Politik Nyapres 2024

Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

Tanggapan dan Pesan Moeldoko

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan pesan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pernyataannya soal Demokrat, Senin (1/2/2021) lalu.

Moeldoko menjelaskan awal mula isu ini beredar.

Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya.

Tamu tersebut datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Dikutip dari Kompas.com, namun Moeldoko tak menjelaskan detail siapa tamu tersebut dan perihal yang dibicarakan.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang.

Baca juga: PROFIL Moeldoko, Kepala Staf Presiden yang Dituding Terlibat Rencana Kudeta Demokrat

Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya ketika menerima tamu-tamu tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.

Pesan ke AHY, Moeldoko mengaku tak keberatan isu ini digulirkan oleh Demokrat. 

Hingga akhirnya muncul pernyataan AHY terkait dugaan ada sekelompok orang yang akan mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Di sisi lain Moledoko juga menanggapi pun keberatan adanya kata-kata Istana.

Dalam hal ini Moeldoko meminta agar jangan mudah membawa nama Istana dalam masalah tersebut.

"Sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan dalam hal ini Presiden Jokowi tak mengerti sama sekali.

Moeldoko pun juga mengatakan masalah yang tengah beredar tersebut merupakan murni urusannya, di luar KSP.

Baca juga: Respons Moeldoko saat Namanya Disebut Terlibat Kudeta Demokrat, Sebut Jangan Ganggu Presiden

Sementara terkait isu kudeta Partai Demokrat, Moeldoko mengaku prihatin melihat situasi yang berkembang saat ini.

Sebab, sejatinya ia turut mencintai Partai Demokrat.

Ia pun menegaskan bahwa kudeta atau penggulingan kekuasaan hanya bisa dilakukan dari dalam kekuasaan itu sendiri, tidak dari luar.

Moeldoko juga memberikan pesan untuk AHY, sebagai seorang pemimpim Partai Demokrat.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Sri Juliati/Danang Triatmojo) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa/Nicholas Ryan Aditya)