Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, terkait keterlibatannya dalam rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Hal itu diketahui dari cuitan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," tulis Andi yang dikutip Tribun, Jumat (5/2/2021).

Sementara untuk pihak internal yang terlibat dalam rencana kudeta, Andi menyebut Partai Demokrat akan menertibkannya.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," ucap Andi.

Andi sebelumnya menyebut pejabat tinggi negara yang dimaksud AHY telah ikut menyusun kudeta, yaitu Moeldoko.

Selain Moeldoko, ada empat orang kader dan mantan politikus Partai Demokrat turut terlibat dalam rencana kudeta AHY.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta untuk tidak lagi memikirkan 'kendaraan' politik untuk dapat maju pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Apalagi, belakangan ini Moeldoko dikaitkan dengan isu 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Oleh karena itu, Demokrat mengajak Moeldoko untuk turut berjuang merevisi UU Pemilu agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold / PT) menjadi 0 persen.

Baca juga: Demokrat: Moeldoko Tak Perlu Ambil Paksa Kepemimpinan AHY, Ayo Berjuang agar PT 0 Persen 

Baca juga: Moeldoko Buka-bukaan Soal Tudingan Sebar Uang ke Kader Demokrat

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021). 

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayok turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar presidential threshold itu 0 persen. Itu saya setuju," kata Herman. 

"Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai," imbuhnya. 

Herman juga menyarankan kepada Moeldoko, agar memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung partai koalisi merevisi UU Pemilu.

Dengan adanya revisi tersebut, peluang Moeldoko maju Pilpres 2024 tanpa dukungan parpol terbuka lebar apabila PT menjadi 0 persen. 

"Dan ya Pak Moeldoko harus berjuang untuk merevisi dan menurunkan PT 0 persen," ucapnya.