Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

ICW Desak Jaksa Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra

(ICW) mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) Collaborator Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

ICW Desak Jaksa Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terpidana kasus cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2020). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) Collaborator Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Diketahui terdakwa kasus suap pengurusan penghapusan red notice dan fatwa Mahkamah Agung (MA) itu baru saja mengajukan JC pada persidangan Kamis (4/2/2021) kemarin.

"ICW mendesak agar Jaksa Penuntut Umum menolak permohonan Justice Collaborator yang saat ini sedang diajukan oleh Joko S Tjandra," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Kurnia menerangkan, melandaskan pada regulasi yang mengatur tentang JC (United Nation Convention Against Corruption, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, UU Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA 4/2011, dan Peraturan Bersama KPK-Kepolisian-Kejaksaan-LPSK-Kemenkumham) telah disebutkan syarat-syarat untuk dapat dikategorikan sebagai JC dalam sebuah penanganan perkara.

Antara lain, mengakui kejahatannya; bukan menjadi pelaku utama; memberikan keterangan yang signifikan; mengembalikan aset; memberikan keterangan di persidangan; serta bersikap kooperatif.

Baca juga: Djoko Tjandra Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Ini Alasannya

Kata Kurnia, dalam konteks Djoko Tjandra untuk perkara dugaan suap permohonan fatwa Mahkamah Agung yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, ICW beranggapan ia tidak terbuka dalam memberikan keterangan.

"Keseluruhan syarat ini mesti dipandang sebagai syarat kumulatif, jadi, satu saja tidak dipenuhi selayaknya permohonan tersebut ditolak," katanya.

Kurnia mencontohkan, hingga saat ini Djoko Tjandra tidak menjelaskan secara terang, apa yang membuatnya percaya dengan Pinangki.

Sebab secara logika, menurut Kurnia, seorang buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra, tidak mungkin begitu saja percaya kepada Pinangki, terlebih Jaksa tersebut tidak memiliki jabatan penting di Korps Adhyaksa.

"Apakah ada oknum lain yang meyakinkan Joko S Tjandra sehingga kemudian ia percaya lalu bekerjasama dengan Pinangki?" tanya Kurnia.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas