TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tak mungkin dilakukan jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar. 

GPKPD yang dimaksud Riefky merujuk kepada dugaan adanya kudeta yang akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Dalam kasus GPKPD, tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat berani dan yakin gerakan akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk lakukan gerakan itu," ujar Riefky, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). 

Riefky juga mengatakan pihaknya telah mendapati informasi dari sejumlah kader terkait janji pemberian dana oleh Moeldoko jika berhasil menjadikannya Ketua Umum partai berlambang mercy itu. 

"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dan sisanya akan dibagikan jika kongres luar biasa (KLB) selesai dilaksanakan dan Moeldoko jadi pemimpin baru," kata dia. 

Baca juga: Jokowi Tak Respon Surat AHY, Sekjen Demokrat: Masih ada Teka Teki yang Tersimpan

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan hal tersebut membuktikan bahwa upaya GPKPD itu serius dan nyata. Sebab uang sudah terlibat dalam upaya tersebut. 

Karenanya, kata Riefky, tidak tepat jika Moeldoko membantah dan mengatakan upaya kudeta merupakan masalah internal dari Partai Demokrat. 

"Semua ini membuktikan bahwa upaya GPKPD oleh pihak luar itu nyata dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Moeldoko sudah aktif pertemuan dan berbicara langsung dengan sejumlah kader Demokrat pusat dan daerah yang diajak bertemu dengannya. Gerakan-gerakan Moeldoko yang aktif secara langsung bagaimana mungkin hanya dianggap masalah internal Demokrat semata," tandasnya.