Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membenarkan adanya sosok 'King Maker' dalam kasus terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Kendati demikian, hakim mengatakan sosok tersebut tidak dapat terungkap dalam persidangan. 

Hakim menilai keberadaan 'King Maker' dalam kasus korupsi tersebut dibuktikan berdasarkan jejak digital berupa komunikasi percakapan WhatsApp.

Bukti tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari, saksi Anita Dewi Kolopaking, serta saksi Rahmat. 

Baca juga: Kasus Penghapusan Status DPO Djoko Tjandra, Brigjen Polisi Prasetijo Dituntut Bui 2,5 Tahun

"Majelis Hakim telah berupaya menggali siapa sosok 'King Maker' tersebut dengan menanyakannya kepada Terdakwa dan saksi Anita karena diperbincangkan dalam chat, dan disebut oleh terdakwa pada pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Anita, saksi Rahmat, dan saksi Djoko Tjandra pada November 2020, namun tetap tidak terungkap di persidangan," ujar Hakim Ignatius Eko Purwanto saat pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021). 

Baca juga: Irjen Napoleon Jelaskan Permintaan Tommy Sumardi Hapus Red Notice Djoko Tjandra

Dalam hal ini, Pinangki merupakan terdakwa kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk mengurus kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Hakim menilai, terdapat sepuluh rencana aksi (Action Plan) yang dibuat Pinangki bersama Anita serta Andi Irfan Jaya.

Mengikutsertakan pejabat Kejaksaan Agung berinisial BR dan pejabat MA berinisial HA terkait pengurusan permohonan fatwa, menjadi satu di antara sepuluh Action Plan yang dilakukan.

"Dari percakapan 13 Februari 2020 tersebut dapat disimpulkan Action Plan telah dibahas bersama-sama (terdakwa dan saksi), kemudian dibuat dalam bentuk surat oleh Terdakwa, dan dikirim melalui WhatsApp kepada saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk dikoreksi," ujar Eko. 

Karena perbuatannya tersebut, Pinangki didakwa melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Tipikor.

Dirinya juga didakwa, Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pada sidang putusan Majelis Hakim, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan jika tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan (subsider) 6 bulan penjara.