Responden yang berpersepsi efektif hanya 31,3 persen dan sangat efektif 2,3 persen. Berikutnya,

lembaga yang dipersepsikan tidak efektif dalam pemberantasan korupsi adalah Kepolisian RI. Yakni, responden menjawab 52,5 persen tidak efektif dan 11,2 persen sangat tidak efektif.

Polri hanya dipersepsikan efektif sebesar 34,1 persen dan sangat efektif 1,8 persen.

Sementara itu, koleganya dalam penuntutan, Kejaksaan Agung RI juga memiliki persepsi buruk.

Lembaga besutan ST Burhanuddin tersebut dipersepsikan tidak efektif 52, persen dan sangat tidak efektif 5,7 persen.

Sedangkan yang mempersepsikan efektif hanya 39,1 persen dan sangat efektif 2,2 persen.

"Yang dinilai masih efektif adalah KPK nomor 1 69 persen menyatakan upaya KPK dinilai masih efektif. Diikuti Ombudsman, BPK lalu Presiden dan BPKP serta Mahkamah Agung," ujarnya.

Namun meski KPK dinilai masih yang paling efektif, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga antirasuah itu mulai menurun drastis.

Lembaga yang kini dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri tersebut kini dipersepsikan ke arah negatif.

Baca juga: 51,1 Persen Responden LSI Tak Percaya KPK, Jubir: Pemberantasan Korupsi Tanggung Jawab Bersama

Baca juga: Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi PLTG Namlea yang Menjerat Pengusaha Ferry Tanaya

Bahkan kalangan pemuka opini mempersepsikan kinerja KPK negatif.

Dengan kata lain, responden lebih banyak yang tidak puas dibandingkan puas dengan kinerja lembaga anti rasuah.

"Nilainya negatif dari pemuka opini tidak puas dengan kinerja KPK. Tapi ini catatan KPK bahwa biasanya kan tingkat kepuasan publik terhadap KPK itu kan tinggi. Kalau ini malah negatif," kata Djayadi.

Data tersebut menunjukkan pemuka opini yang menyatakan tidak puas sebanyak 46,6 persen dan sangat tidak puas 4,5 persen.

Sementara itu, yang menyatakan puas hanya 43,7 persen, sangat puas 4,2 persen dan tidak tahu 0,9 persen.

Sedangkan, masyarakat yang menyatakan tidak puas sebanyak 37,5 persen dan sangat tidak puas 1,3 persen.

Selanjutnya, masyarakat yang merasa puas 50,2 persen, sangat puas 4,5 persen dan tidak tahu 6,5 persen.

Menurut Djayadi, KPK memang masih memiliki trend positif di mata masyarakat umum.

Tapi secara kuantitas, angka tingkat kepuasan masyarakat dinilai sangat turun dibandingkan kepemimpinan KPK sebelumnya.

"Di kalangan masyarakat umum masih positif di angkat 54,7 persen, meskipun itu masih rendah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya yang umumnya mendapati tingkat kepuasan kinerja KPK tinggi," ungkap dia.

Djayadi juga mengungkapkan masyarakat yang paling banyak menilai buruk di kalangan organisasi masyarakat dan media massa.

"Yang paling menilai buruk itu dikalangan ormas dan media massa. Kalau akademisi masih menyatakan positif, 51,1 persen puas, 47,1 persen tidak puas. Kalau dibagi menjadi wilayah, paling tertinggi itu DKI Jakarta, Sumatera dan Jawa Timur ketidak puasanya terhadap KPK. Jadi umumnya hampir di semua daerah itu nilainya negatif juga tidak begitu baik," ujarnya.(tribun network/igm/dod)