Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beristiqomah terus membantu Kementerian Sosial (Kemensos) membenahi akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh meyakini dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK), DTKS 90,3 persen cocok dengan data kependudukan.

“Di tahun 2019 akhir, DTKS yang cocok dengan data kependudukan yang diampu Kemendagri baru mencapai 83 persen. Sekarang, sudah cocok 90,3 persen atau naik tujuh persen,” tuturnya kata Zudan Arif Fakrulloh, di acara Perekaman KTP-el Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kemensos, Selasa (09/02/2021).

Baca juga: Dukcapil Beri Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir di Kalsel

Menurut Zudan, perkembangan akurasi DTKS sudah berkembang sangat bagus.

Meski tingkat kecocokannya telah relatif tinggi, Zudan mengaku pihaknya tidak akan berhenti membantu perapihan data tersebut.

Ditjen Dukcapil akan terus melakukan verifikasi dan validasi berbasiskan NIK.

Baca juga: Dukcapil Kemendagri Target 5,7 Juta Perekaman E-KTP di 2021

Pasalnya, Deputi Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan juga telah merekomendasikan verifikasi dan validasi DTKS agar berbasis NIK.

“Dukcapil akan terus merapikan dan melakukan proses seperti ini. Mudah-mudahan tahun ini DTKS yang cocok dengan data kependudukan sudah lebih meningkat lagi," katanya.

Baca juga: 9 Layanan Kesehatan dan 1 Industri Perhubungan Tandatangani PKS Dengan Dukcapil Kemendagri

Zudan mengatakan pihaknya di Ditjen Dukcapil juga sudah menggerakkan Dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan hal yang sama, berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan balai-balai sosial.

“Data awalnya dari Dinsos dan balai kemudian Dukcapil melakukan perekaman data KTP-el. Maka datanya sekarang meningkat jauh lebih baik. Kami mengakui ini belum sempurna maka kita terus merapikan data terus menerus," tutupnya.