Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

PAN Minta Mahkamah Agung Proses PK  Sengketa Pilkada Bandar Lampung

Pangeran menilai keputusan KPU Bandar Lampung itu sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Bandar Lampung.

PAN Minta Mahkamah Agung Proses PK  Sengketa Pilkada Bandar Lampung
istimewa
Khairul Saleh. 

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Baca juga: Hari Ini, Komisi II Bakal Bahas Pilkada Aceh 2022 Bersama DPR Aceh

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Jika dikatakan Perma No. 11 Tahun 2016 itu pengecualian dalam arti lex specialis. Memang, dalam kamus hukum terdapat asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Namun, menurutnya, yang perlu ditekankan salah satu prinsip lex specialis ini adalah ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis.

"Artinya, undang-undang harus dengan undang-undang."

"Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan turunan yang melanggar ketentuan undang-undang. Perma MA No 11 Tahun 2016 ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas