TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah membuka keterlibatan berbagai pihak dalam rangka mengevaluasi program-program bantuan sosial (bansos).

Kepala Staf Presiden Moeldoko mendukung pihak- pihak yang ingin menjadi mitra untuk  memberi masukan melalui kajian atau pun temuan di lapangan.

 “Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi dan mendukung pihak-pihak yang ingin menjadi mitra strategis untuk pengawalan program bansos,” ujar Kepala Staf Kepresidenan  Moeldoko, Rabu, (10/2/2021).

Pernyataan Moeldoko tersebut merespon adanya temuan 95 kasus terkait kesalahan administrasi, tindakan diskriminasi, permasalahan data, dan transparansi data penyaluran bansos dari Lakpesdam di satu kota dan tiga kabupaten. 

Menurut Moeldoko, temuan-temuan itu penting untuk jadi masukan dalam menjalankan fungsi KSP yakni monitoring dan evaluasi. 

Baca juga: Kemensos Minta Bantuan Polri untuk Awasi Penyaluran Bansos 2021 

Terlebih, lanjut Moeldoko, KSP senantiasa memantau perkembangan penyaluran bansos serta melakukan verifikasi dan validasi ke beberapa fokus temuan untuk disampaikan melalui audiensi kepada Menteri Sosial.

“Begitu juga dengan temuan Lakpesdam. Nanti akan ditindaklanjuti KSP untuk diungkapkan saat bertemu Mensos. Namun temuan-temuan itu perlu diperdalam lagi, baik dari sisi bentuk hingga cara pelanggarannya,” katanya.

Deputi II KSP Abetnego Tarigan menambahkan, pengetahuan masyarakat terkait jenis-jenis bansos masih kurang karena terdapat berbagai bansos dengan tipologi, sasaran, dan K/L yang memayungi berbeda. Sehingga, kata Abetnego, KSP sedang melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. 

“KSP, KemenPAN-RB, dan Ombudsman juga memiliki kanal pengaduan SP4N-LAPOR! sebagai complaint handling mechanism yang di dalamnya juga menampung pengaduan dari masyarakat terkait Bansos ini,” pungkasnya.