Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada 2020, Gubernur Lemhannas: Dinasti Politik Hambat Konsolidasi Demokrasi dan Lemahkan Parpol

Agus Widjojo menilai fenomena dinasti politik pada Pilkada 2020 menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal dan melemahkan partai politik. 

Pilkada 2020, Gubernur Lemhannas: Dinasti Politik Hambat Konsolidasi Demokrasi dan Lemahkan Parpol
TRIBUN/DANY PERMANA
Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo berbincang dengan redaksi Tribunnews secara virtual di Kantor Lemhanas, Jakarta, Rabu (23/9/2020). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

“Politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi di Indonesia karena akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang,” kata Agus.

Ilustrasi politik uang.
Ilustrasi politik uang. (KOMPAS / LASTI KURNIA ILUSTRASI)

Agus juga menilai Pilkada serentak juga masih diwarnai dengan terindikasinya 21 kasus pelanggaran netralitas ASN. 

Dampak dari ketidaknetralan ASN, tersebut, kata Agus, juga bersifat jangka panjang.

Akibatnya, kata dia, akan mempengaruhi pola manajemen PNS yang tidak lagi didasarkan pada profesionalisme tetapi lebih kepada kedekatan personal terhadap pejabat, yang berarti politisasi ASN atau PNS.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: AS dan Myanmar Contoh Ekstrem Demokrasi

Menurutnya, terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. 

Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab antara lain bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya. 

Selain itu apakah kekuatan partai politik saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis sehingga masyarakat tidak lagi teridentifikasi kepada warna partai politik tertentu dikaitkan dengan aspirasinya, dan justru lebih kepada pertimbangan pragmatis jangka pendek dengan melakukan politik uang dan mengedepankan figur serta politik Oligarki karena dianggap dapat meraih kekuatan maksimal untuk pemenangan Pilkada.

Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas