TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Indonesia merupakan tanda korupsi telah membudaya. 

Hal ini disampaikannya dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan Gerakan Anti-Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK- LPT) dengan tema 'Turunnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI): Tantangan Investasi dan Ekonomi Indonesia', Sabtu (13/2/2021). 

"Merosotnya CPI sebagai tanda budaya korupsi telah mencemari berbagai sektor kehidupan bangsa," ujar Johan. 

Baca juga: Kejagung Sebut Kerugian Negara Dalam Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 20 Triliun

Johan mengungkap tindak pidana korupsi tersebut saat ini tak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan.

Namun juga sektor-sektor lainnya seperti transportasi dan bahkan pendidikan.

"Pada tahun 2020 ini kita bahkan mendengar berbagai kasus korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi," ungkap Johan. 

Sementara itu, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian, mengatakan kondisi tersebut telah diprediksi oleh berbagai pihak. 

Akan tetapi, Andre menyebut anjloknya kinerja indeks ini dianggap dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi, good governance, serta kondisi investasi dan ekonomi di Indonesia. 

“Untuk itu, ILUNI UI bersama GAK LPT meminta kepada pemerintah, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan untuk besama-sama mencari jalan keluar agar perangkap korupsi dan koruptor bisa segera dihilangkan dari republik ini,” ujar Andre.

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Minta KPK Kawal Pembelian 426 Juta Dosis Vaksin Covid-19

 Senada dengan Andre, Ketua GAK LPT Suwidi Tomo turut meminta pemerintah dan segenap pemangku kepentingan segera mempertajam upaya pemberantasan korupsi.

Suwidi menilai merosotnya CPI Indonesia pada 2020 sebagai suatu alarm pertanda semangat pemberantasan korupsi sedang melemah.

"Merosotnya CPI mempertegas pendapat banyak orang bahwa semangat pemberantasan korupsi melemah sejak pergantian Komisioner KPK, revisi UU KPK, dan pemberlakuan sejumlah UU baru yang minim deliberasi publik,” kata Suwidi.

Baca juga: MAKI Sebut Penyidik Telantarkan Kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, Ini Respons KPK

Kepala PPATK Periode 2003-2011 dan Dosen FH UI Yunus Husein juga menyayangkan anjloknya peringkat CPI Indonesia pada tahun ini.

Tak hanya berakibat pada investasi, Yunus juga mengingatkan dampaknya pada sektor ekonomi dan pajak.

"Turunnya Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Demokrasi Indonesia dapat memperburuk iklim usaha. Akibatnya investor luar negeri menjadi kurang tertarik dan biaya transaksi luar negeri menjadi lebih mahal. Semuanya tentu dapat berakibat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara dari pajak,” kata Yunus.