Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dugaan Korupsi, PDIP Minta Pemerintah Buktikan BPJS Masih Bisa Dipercaya Kelola Dana Publik 

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah membuktikan bahwa BPJS masih bisa dipercaya mengelola dana publik

Dugaan Korupsi, PDIP Minta Pemerintah Buktikan BPJS Masih Bisa Dipercaya Kelola Dana Publik 
Istimewa/Tribunnews
Anggota MPR RI Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen atau akrab disapa Gus Nabil dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu (23/11/2019). 

"Sehingga ke depan menjadi penting untuk transformasi data yang terintegrasi, agar pengelolaan menjadi transparan, bisa merespon kebijakan untuk masa depan berbasis data yang dikelola. Sekaligus, juga memangkas kemungkinan ada penyalahgunaan dana di internal," tandas Nabil. 

Baca juga: Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, KSPI : Sekecil Apapun Temuan Harus Dibawa ke Persidangan 

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung RI memperkirakan kerugian negara dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun.

Angka itu dibukukan hanya dalam 3 tahun saja.

Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah.

Hal itu sekaligus menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan hanya sebatas risiko bisnis.

"Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Hari Ini, Buruh Demo di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Febrie juga menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan sebagai unrealized loss atau risiko bisnis.

Unrealized loss sendiri biasa digunakan dalam perdagangan di pasar saham.

Artinya, kondisi penurunan nilai aset investasi saham atau reksadana sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis. 

Febrie menyampaikan kasus yang dialami BPJS Ketenagakerjaan hampir tidak mungkin dalam kondisi unrealized loss. Sebab, kerugian yang diterima perseroan mencapai Rp 20 triliun dalam 3 tahun saja.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas