Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghidupkan kembali Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

DKN ini sendiri pernah digagas dan dibentuk oleh Presiden Jokowi dalam kabinetnya di periode pertama.

Hal tersebut merujuk pada kesiapan pemerintahan Jokowi untuk dikritik oleh publik, namun, dirinya meragukan hal itu bisa terwujud tanpa adanya wadah yang dapat menyampaikan.

"Pak Jusuf Kalla (JK) juga tidak kurang pessimistiknya sehingga beliau mempertanyakan tentang bagaimana cara menyampaikan kritik tersebut kepada pemerintah tanpa dipanggil oleh polisi," kata Anwar melalui keterangan tertulisnya kepada Tribunnews, Rabu (17/2/2021).

"Jadi kritik-kritik dan persoalan fundamental yang mengemuka yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut diterima dan dikanalisasikan melalui DKN tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut kata Anwar, setelah laporan dan persoalan selesai dikaji secara mendalam oleh DKN, nantinya hasil laporan tersebut disampaikan kepada Presiden.

Baca juga: Waketum MUI Sarankan Jokowi Bentuk Dewan Kerukunan Nasional Jika Siap Dikritik

Dari hasil dialog dan kajian yang dilakukan DKN tersebut, dirinya berharap bahwa laporan itu dihormati oleh Presiden Jokowi tidak hanya sekedar diterima tapi juga untuk  dilaksanakan. 

"Ini penting dilakukan dan ditegakkan agar persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa bisa terajut kembali sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat tumbuh dan meningkat kembali dengan baik," tukasnya.

Lebih jauh, Anwar mengatakan, hal ini dinilai penting mengingat saat ini Indonesia tengah dilanda krisis kesehatan dan ekonomi yang menurutnya tidak akan bisa ditangani sendiri oleh pemerintah tanpa ada dukungan penuh dari masyarakat luas. 

"Kami melihat pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah siap untuk dikritik benar-benar bisa memberi harapan bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara di negeri ini," tukasnya.