TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam mencopot pejabat aparat pemerintahan, TNI/Polri di daerah jika tak serius menangani dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Ia menyebut, aturan main sejak 2016 berupa ancaman pencopotan jabatan bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga kapolres masih berlaku.

“Sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016."

"Di 2016 kita punya kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, dan Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya tetap sama," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021), dikutip dari Presidenri.go.id.

"Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti."

"Saya kira kita masih ingat semuanya. Kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti,” tegas Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: 99 Persen Karhutla karena Ulah Manusia, Motifnya Ekonomi

Baca juga: Jokowi: Langkah Antisipasi Lebih Diutamakan dalam Penanganan Karhutla

Ia mengingatkan, seluruh jajaran terkait agar tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Jokowi berharap jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut.

“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif."

"Karena berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April."

"La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini," ungkapnya.

"Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau."

"Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” kata Jokowi.

Baca juga: Di Tengah Maraknya Bencana Banjir dan Longsor, Presiden Jokowi Ingatkan Antisipasi Karhutla

Baca juga: Survei LSI: Masyarakat Menilai Kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin Jomplang

Ia telah menerima laporan, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi sejak akhir Januari 2021.

Di Provinsi Riau sudah terjadi 29 kejadian, dan di Kalimantan Barat terdapat 52 kejadian.

Meskipun di kedua daerah tersebut saat ini masih bisa tertangani dengan baik, Jokowi mengingatkan agar Gubernur Riau dan Kalimantan Barat tetap waspada agar Karhutla tidak meluas lagi.

Dia tak ingin pengalaman kebakaran hutan hebat yang terjadi 2015 lalu terulang.

“Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Riau, ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin delapan jam saya lewat darat."

"Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulang Pisau, itu ada di Kalimantan Tengah, saya turun di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, lewat darat."

"Seingat saya empat jam. Ini jangan sampai kejadian lagi,” papar dia.

Terkait karhutla di Provinsi Riau, Jokowi mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah provinsi setempat yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla.

Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan lebih baik.

“Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukumnya belum siap sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu enggak ada payung hukumnya."

"Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu. Karena Riau memang untuk kebakaran hutan ini dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Baca juga: Ketika Para Menteri Jokowi Belanja Produk Kreatif Khas Danau Toba

Jokowi menyebut, di pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla pada Februari 2021.

Sementara itu, pada Mei hingga Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Adapun puncaknya diperkirakan berada pada Agustus dan September.

“Kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang."

"Planning-nya disiapkan, organisasinya dicek betul sudah bekerja atau tidak."

"Pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya,” jelas Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)