TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong pemerintah melakukan kajian dan merancang upaya-upaya guna meminimalisasi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa mendatang.

Pemerintah harus fokus kepada pemulihan fungsi hutan serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja merusak fungsi hutan.

"Sanksi tegas pengusaha atau perseorangan yang sengaja membuka lahan melalui cara membakar, Titik api saat ini sudah ada di sebagian wilayah Pulau Sumatera seperti di wilayah Riau dan Sumbar," kata Azis melalui keterangannya, Selasa (23/2/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta pemerintah melakukan upaya pemadaman di titik-titik terjadi karhutla.

Hal itu untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melibatkan Polisi Hutan serta TNI," ujarnya.

Lebih lanjut, Azis menilai seharusnya pemerintah melakukan modifikasi cuaca dengan menciptakan hujan buatan dalam operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna mempercepat proses pemadaman lahan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Baca juga: Presiden Minta Pelaku Pembakaran Hutan Diberi Sanksi Tegas agar Jera

Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi risiko dan solusi penanganan oleh KLHK bersama Pemda dan BPBD untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pencegahan karhutla dengan meningkatkan patroli untuk mengawasi adanya titik api.

"Sosialisasikan pencegahan karhutla kepada masyarakat, menggerakkan posko-posko pengendalian karhutla, mengkoordinir potensi daerah serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk selalu menginformasikan keadaan dan kondisi cuaca, terutama sebaran asap dari titik-titik api di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla," pungkasnya.