TRIBUNNEWS.COM - Hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sebanyak 267 hektare sawah di Pekalongan, Jawa Tengah, terdampak banjir. Hal ini membuat petani terpaksa menunda kegiatan usah taninya hingga dipastikan cuaca memungkinkan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan perubahan iklim yang kian sulit ditebak menjadi tantangan dalam usaha tani.

Apalagi, pertanian merupakan kegiatan yang tergantung fenomena alam, sehingga diperlukan tindakan yang cermat dalam menghadapinya.

"Saat musim kemarau, petani harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kekeringan. Begitu juga saat musim penghujan, banjir bisa mengancam. Fenomena alam ini dapat dihadapi jika prasarana dan sarana siap serta sesuai," kata Mentan SYL, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Antisipasi Cuaca Buruk, Kementan Ajak Petani Lampung Gunakan Asuransi

Agar semangat petani tidak padam, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani ikut asuransi pertanian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Bahkan guna memberikan kemudahan petani, pemerintah memberikan subsidi preminya sebesar 80 persen.

"Asuransi pertanian merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang telah ditetapakan. Jadi asuransi pertanian ini pada dasarnya membantu petani apabila terjadi kegagalan," kata Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, kementerian siap membantu menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah-daerah terdampak kekeringan atau kebanjiran dengan menyediakan paket bantuan kepada petani.

"Pertama adalah pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan tersebut digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari sungai maupun mata air. Pompa juga untuk menguras air yang menggenangi sawah akibat banjir," ujar Sarwo.

Selain bantuan mitigasi, petani diimbau untuk ikut program AUTP. Dengan asuransi ini, jika ada lahan padinya mengalami kekeringan hingga 70% akan dapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta per ha per musim.

"Sehingga petani tidak perlu lagi was-was mengalami gagal panen atau gagal tanam karena kekeringan atau kebanjiran. Karena dari klaim bisa jadi modal menanam kembali," tambah Sarwo.

Kepala Seksi Produksi Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan Muhammad Sobirin mengatakan, posisi lahan pertanian di daerah ini lebih rendah dari jalan sehingga ketika banjir tidak sampai menimbulkan genangan berhari-hari karena air cepat meresap.

"Kendati demikian, bencana ini belum sampai merugikan para petani karena air cepat meresap sehingga tidak sampai menimbulkan tanaman padi rusak," kata Sobirin.

Baca juga: Kementan: Petani Bisa Manfaatkan Koperasi Pertanian untuk Dapatkan KUR

Baca juga: Kementan Berharap Asuransi Dimanfaatkan untuk Cover Lahan Pertanian di Banjar

Sebanyak 267 hektare yang terdampak banjit tersebut yaitu 57 hektare di Kecamatan Pekalongan Barat, 50 ha (Kecamatan Utara), 73 ha (Pekalongan Timur), dan 88 hektare di Kecamatan Pekalongan Selatan.

Ia mengatakan, semestinya para petani memasuki musim tanam padi tetapi dengan kondisi curah hujan yang relatif cukup besar maka mereka menunda bercocok tanam.

"Februari 2021 ini seharusnya waktu penanaman. Akan tetapi di setiap lokasi berbeda, ada yang pembibitan, penyemaian, penanaman, dan lainnya," ujarnya.

Sobirin mengatakan pihaknya sedang menugaskan tim lapangan untuk memantau banjir dan melakukan pendataan.

"Hal ini sekaligus sebagai antisipasi cuaca ekstrem yang mungkin dapat membuat lahan sawah terendam banjir lagi," pungkasnya. (*)