TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Video Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menimbulkan kerumunan warga saat tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) viral di media sosial (medsos).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai protokol yang mengatur kegiatan presiden kala itu harus bertanggung jawab karena menciptakan kerumunan. 

"Dalam konteks ini, protokol yang mengatur kegiatan tersebut harus bertanggung jawab. Sebab, kegiatan Presiden di sana tentu sudah diatur sebelumnya. Protokol lah yang mengatur seluruh kegiatan dan perjalanan presiden selama di sana," ujar Saleh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021). 

Baca juga: Kerumunan Warga Sambut Jokowi di NTT: dr Tirta Anggap Jokowi Tak Bisa Disalahkan, PKS Beri Kritik

Saleh sendiri menyayangkan terjadinya kerumunan warga akibat kunjungan Presiden Jokowi tersebut.

Apalagi dari foto dan video yang beredar, Saleh melihat masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. 

"Ini tentu sangat berbahaya bagi masyarakat dan juga Presiden," jelasnya. 

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengungkap protokol seharusnya sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejadian seperti itu.

Sebab Saleh melihat Jokowi sebagai sosok yang banyak diidolakan oleh masyarakat. 

"Presiden tentu tidak bisa menghindari kerumunan warga yang mendekat. Presiden itu kan banyak yang mengidolakan, wajar mereka antusias dan ingin mendekat, selfie, salaman, dan lain-lain. Nah, semestinya itu sudah diantisipasi sebelumnya oleh protokol yang ada," jelasnya.

Oleh karena itu, Saleh berpesan agar pihak Istana dapat menjadikan kasus di Maumere sebagai pengalaman dan mencegahnya terulang kembali dengan melakukan evaluasi. 

"Ini kan sudah terjadi. Pihak Istana harus mengevaluasi hal ini. Harus dipastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," tandasnya.