Syarief Hasan: Jika Ada KLB Demokrat, Itu Abal-abal
Sejumlah kader yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Maret mendatang.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Maret mendatang.
Anggota Majelis Tinggi PD Syarief Hasan menegaskan, tidak mungkin akan ada KLB karena semua ketua DPD dan DPC solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Menyangkut Maret akan KLB, saya katakan tidak, tidak akan mungkin ada KLB. Kalau toh ada KLB itu abal-abal," kata Syarief kepada wartawan di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).
Baca juga: Pendiri Demokrat Klaim Gelar KLB Awal Maret 2021
Syarief mempertanyakan kader PD mana yang memiliki hak suara, mengusulkan agar KLB dilaksanakan. Sebab, seluruh DPD dan DPC mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum PD.
“Sampai sekarang seluruh pengurus DPD dan DPC yang punbya hak suara sangat jelas mendukung penuh AHY,” tegas Syarief.
Wakil Ketua MPR RI itu justru mempertanyakan pemegang hak suara yang akan menggelar KLB.
Sebab, dikatakan Syarief, semua kader di daerah solid mendukung AHY.
"Jadi apa yang dikatakan itu ya itu hanya argumentasi saja, mengkhayal, halusinasi saja. Enggak ada, tolong tunjukan siapa?," ucap Syarief.
Diberitakan sebelumnya, Komitmen pendiri Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) sudah tidak bisa dibendung.
Pendiri Demokrat berencana menggelar dalam waktu dekat.
Baca juga: DPP Demokrat: Organisasi Sayap Tak Punya Hak Usulkan KLB
Hal itu diungkapkan satu di antara pendiri Demokrat Ilal Ferhad ditemui wartawan di Restoran Penang Bistro Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).
"Awal Maret (2021)," ungkap Ilal.
Ilal mengklaim, KLB digelar awal Maret lantaran telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
"Seandainya DPD dibelenggu AHY (ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), DPC masih punya hak konstitusional," ujarnya.
Dia menyebutkan, landasan menjadikan dukungan DPC sebagai modal KLB mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pertama Demokrat.
Ketentuan tersebut ada di pasal 81 Anggaran Dasar dan 83 Anggaran Rumah Tangga.
"Jadi kami (gunakan) pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama," ucapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.