Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komnas HAM Telah Terbitkan 5 Ribu Lebih Surat Keterangan untuk Korban Pelanggaran HAM Berat

Dalam rangka pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat, Komnas HAM telah menerbitkan lebih dari lima ribu surat keterangan untuk korban.

Komnas HAM Telah Terbitkan 5 Ribu Lebih Surat Keterangan untuk Korban Pelanggaran HAM Berat
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Komnas HAM telah menerbitkan lebih dari lima ribu surat keterangan untuk korban.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan surat keterangan tersebut merupakan syarat bagi korban untuk mendapatkan bantuan berupa layanan kesehatan dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Beka mengatakan dasar hukum yang menjadi mandat penerbitan surat tersebut adalah PP nomor 7/2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban termasuk korban pelanggaran HAM Berat.

Hal tersebut disampaikan Beka saat peluncuran buku berjudul "Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat", Senin (1/3/2021).

Baca juga: Ini 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Mandek, Komnas HAM Jelaskan Penyebabnya

"Sampai saat ini, Komnas, sudah menerbitkan lebih dari lima ribu surat keterangan korban pelanggaran HAM. Dan ini bisa digunakan oleh korban untuk ke LPSK. Hanya, memang tadi juga disampaikan Pak Amir, anggaran negara untuk korban pelanggaran HAM berat ini sangat sedikit. Sehingga terkadang korban harus menunggu lagi, harus berkorban lagi," kata Beka.

Selama ini para korban tersebut, kata Beka, berharap mendapat kompensasi berupa hak pensiun materi yang dirampas dan lainnya.

Dalam hal ini, kata Beka mencontohkan, ada sekitar 199 guru di satu kabupaten di Jawa Tengah yang pernah dipecat karena dianggap terlibat dalam peristiwa 65.

Namun kemudian, kata Beka, mereka menggugat dalam pengadilan dan dimenangkan oleh PTUN serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa harus ada ganti rugi dari negara terhadap gajinya, uang pensiunnya, yang selama ini tidak dibayarkan.

Baca juga: Anak Diminta Tes DNA, Mantan Istri Daus Mini Ngadu ke Komnas PA: Ini Menyangkut Kehormatan Anak Saya

"Tetapi sampai saat ini oleh negara belum ada ganti ruginya," kata Beka.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas