Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gejolak di Partai Demokrat

SBY Tak Pernah Mengkudeta Anas Urbaningrum di Partai Demokrat

Partai Demokrat membantah keras pernyataan mantan kadernya Jhoni Allen Marbun yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengkudeta kepemimpi

SBY Tak Pernah Mengkudeta Anas Urbaningrum di Partai Demokrat
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Sekjen Partai Demokrat, Edi Baskoro, saat pembukaan rapat koordinasi (Rakornas) Partai Demokrat di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2011). Rakornas dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi secara nasional di tengah masalah yang mendera partai tersebut karena terkuaknya kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang menyeret mentan bendahara Partai Demokrat Mohammad Nazaruddin. (tribunnews/herudin) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat membantah keras pernyataan mantan kadernya Jhoni Allen Marbun yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengkudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum pada 2013.

Justru sebaliknya, Demokrat melindungi hak Anas Urbaningrum kala itu.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

"Sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas. Permintaan DPD dan DPC agar Anas di-KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena kasus Anas," kata Herzaky.

Sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat berusaha menyelamatkan hak Anas sebagai ketua umum.

Namun akhirnya, status tersangka dari Anas yang membuatnya sulit diselamatkan.

"Sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD/ART," ucap Herzaky.

Baca juga: Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berdarah-darah Bangun Partai, Demokrat Geram: Itu Manipulasi Sejarah

Herzaky kembali menegaskan bahwa adanya dorongan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) bukan merupakan hal yang legal.

Sebab, KLB harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat harus.

Ditambah, KLB memerlukan dorongan dari 2/3 dari 34 DPD dan setengah dari 514 DPC.

"Kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ucapnya.

Lebih lanjut, Herzaky meminta Jhoni Allen untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak benar tentang Partai Demokrat.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana. Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas