Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU ITE

Komentar Nikita Mirzani Hingga Prita Mulyasari Soal UU ITE ke Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah

Tim kajian UU ITE telah rampung mengumpulkan sejumlah masukan dari narasumber pelapor dan terlapor seperti Nikita Mirzani hingga Ravio Patra.

Komentar Nikita Mirzani Hingga Prita Mulyasari Soal UU ITE ke Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah
Tim Humas Kemenko Polhukam RI
Artis Nikita Mirzani ketika tengah memberikan pendapatnya terkait UU ITE kepada Tim Kajian UU ITE bentukan pemerintah secara virtual pada Selasa (2/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kajian Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah rampung mengumpulkan sejumlah masukan dari narasumber pelapor dan terlapor. 

Beragam masukan dan pandangan narasumber yang pernah bersinggungan dengan UU ITE disampaikan kepada tim melalui virtual pada Selasa (2/3/2021).

Hadir sebagai narasumber secara virtual, dari kalangan terlapor antara lain Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. 

Sementara dari kalangan pelapor adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, dan Muannas Al Aidid.

Dari sisi pelapor, artis Nikita Mirzani berpendapat bahwa dirinya tidak setuju jika UU ITE dihapuskan.

Selain itu ia juga meminta agar aparat bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan UU ITE

“UU ITE jangan dihapus, kalau dihapus nanti pada barbar netizenya pada ngaco soalnya,“ kata Nikita dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Undang Ravio Patra, Prita Mulyasari, Hingga Nikita Mirzani

Senada dengan kekhawatiran Nikita, Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidid meminta pemerintah berhati-hati dalam merevisi sejumlah pasal di UU ITE agar tidak muncul persoalan baru.

Menurutnya jangan sampai niat baik revisi UU ITE misalnya dalam pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet kemudian malah dihapus dan masyarakat menjadi saling menghujat satu sama lain di media sosial.

"Bapaknya dihina ibunya dihina ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan. Baik pasal 27 ayat 3 pasal 28 ayat 2 ITE. Jadi saya kira ini harus hati-hati dalam persoalan revisi UU ITE,“ kata Muannas.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas