Bertemu KSP, Wamendes Budi Arie Bahas Pengentasan Daerah Tertinggal di Tanah Papua
Masih terdapat 427 desa di Tanah Papua belum teraliri listrik Provinsi Papua,102 desa diantaranya berasal dari Provinsi Papua Barat
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Budi Arie Setiadi menerima kunjungan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Pertemuan tersebut membahas tentang pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Budi Arie mengatakan, saat ini Indonesia masih memiliki sebanyak 62 kabupaten tertinggal.
Dari jumlah tersebut sebanyak 30 daerah diantaranya berasal dari Papua dan Papua Barat.
Untuk itu, dibutuhkan perhatian signifikan untuk dapat mempercepat pengentasan daerah tertinggal di Tanah Papua.
Baca juga: Loloskan Calon Bupati Bermasalah, Penyelenggara Pemilu Papua Diberhentikan DKPP
“Dari 62 daerah tertinggal, 30 alias setengahnya ada di Papua-Papua Barat,” ujar Budi Arie dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).
Menurut Budi, pengentasan daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat juga dipengaruhi oleh ketersediaan listrik hingga pelosok desa.
Yang mana saat ini, masih terdapat 427 desa di Tanah Papua belum teraliri listrik.
Adapun 325 desa diantaranya berasal dari Provinsi Papua dan 102 desa diantaranya berasal dari Provinsi Papua Barat.
“Masih banyak desa-desa di Papua yang belum teraliri listrik.
Baca juga: Mudahkan Akses Pengiriman Logistik, Kemenhub Buka Rute Baru Tol Laut Papua-Papua Barat
Kita terus mengupayakan agar semua desa-desa ini bisa segera mendapatkan akses listrik,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, membahas intens terkait pengentasan daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat bersama Kemendes PDTT penting dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan secara buttom up.
Selanjutnya, ia juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mensinergikan program/kerja di Papua dan Papua Barat.
“Kita akan segera lakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Setneg (Sekretariat Negara,red),” jelasnya.