Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Loloskan Calon Bupati Bermasalah, Penyelenggara Pemilu Papua Diberhentikan DKPP

DKPP menilai tindakan teradu menyatakan Yusak Yaluwo telah Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tidak dapat dibenarkan

Loloskan Calon Bupati Bermasalah, Penyelenggara Pemilu Papua Diberhentikan DKPP
Dok. DKPP
Muhammad 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tujuh penyelenggara pemilu.

Pasalnya, mereka terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan Perkara Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020.

Tujuh penyelenggara pemilu yang diberhentikan DKPP adalah Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande (Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel).

Serta Teradu Theodorus Kossay, Zufri Abubakar, Fransiskus Antonius Letsoin, dan Melkianus Kambu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua).

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis DKPP, Prof Muhammad dalam Sidang Pembacaan Putusan sebanyak 5 Perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Mulan Jameela Jadi Kandidat Calon Bupati Garut, Ketua Harian DPP Gerindra: Belum Ada Pembicaraan 

Baca juga: Geledah Kantor Bupati Bintan, KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Cukai

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sejak Putusan ini dibacakan,” kata Muhammad membacakan putusan.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis DKPP menilai sikap dan tindakan Teradu I, II dan III (Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan Perkara Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020) yang menetapkan bakal calon Yusak Yaluwo memenuhi syarat, meskipun tidak terpenuhi syarat jeda lima tahun tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

"Para Teradu terbukti mengabaikan pertintah KPU terkait pemenuhan syarat jeda lima tahun bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana," kata Muhammad.

Teradu I sampai III, tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 21, Pasal 4 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Reza Deni
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas