Mahfud MD Ingatkan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Tidak Takut Mengkritik Pemerintah
Lantik pengurus pusat APHTN-HAN, Menko Polhukam Mahfud MD minta jangan takut kritik pemerintah dan ingatkan amanat Bung Hatta.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) tidak takut mengkritik pemerintah.
Selain itu Mahfud juga mengingatkan mereka dengan amanat Bung Hatta.
Hal itu disampaikan Mahfud pada acara Pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) periode 2021-2025 di Jakarta pada Rabu (3/3/2021).
“Bung Hatta selalu menekankan untuk menjadi intelektual cendekiawan. Yaitu kaum intelejensia, pandai otaknya, mulia hatinya, sujana hatinya. Dan juga jangan pernah takut untuk mengkritik pemerintah,” kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Rabu (3/3/2021).
Baca juga: Mahfud MD Soal Kritik Terhadap Perpres Investasi Miras: Kritik Adalah Vitamin
Mahfud yang juga Ketua Umum APHTN-HAN periode sebelumnya itu menjelaskan bahwa tidak cukup hanya menjadi sarjana Hukum Tata Negara yang pandai saja, namun harus bertanggungjawab.
Karena, kata dia, sarjana hanya teknis dan tidak memikirkan dampak baik dan buruk bagi bangsa.
“Bawalah panji-panji idealisme dalam mengisi pembangunan Indonesia pada aspek ketatanegaraan. Jadilah sarjana HTN yang intelektual, pandai dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan kemajuan negara,” kata Mahfud.
Baca juga: Moment saat Wali Kota Bogor Bima Arya Berikan Jatah Vaksinnya untuk Supeltas Mahfud
APHTN-HAN yang tahun ini menginjak usia ke-41 itu saat ini beranggotakan ribuan dosen di berbagai kampus di seluruh Indonesia.
Pengurus APHTN-HAN periode 2021-2025 adalah antara lain Ketua Umum yakni Guru Besar Unhas/Sekjen MK Prof Guntur Hamzah dan Sekjen yakni Dekan FH Univ Jember Dr Bayu Dwi Anggono.
Acara dihadiri oleh antara lain Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM Widodo Eka Cahyana, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, dan perwakilan dari Kemenkumham, Mahkamah Konstitusi, Kemenko Polhukam, LPSK, Ombudsman, dan pengurus wilayah, serta jajaran pengurus pusat yang baru dilantik.
