TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) menghasilkan keputusan penting. Mayoritas peserta, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Ketua Umum.

Sedangkan politikus senior Demokrat, Marzuki Alie, ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina.

Kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, menyambut baik terpilihnya Moeldoko, sebagai langkah awal penyelamatan partai Demokrat.

“Harapan saya, pak moeldoko membawa Demokrat kembali seperti dulu, yaitu Demokrat yang demokratis, yang memberikan peluang dan ruang bagi kader-kader terbaiknya untuk berpartisipasi dan berprestasi seoptimal mungkin. Jangan lagi Demokrat menjadi partai keluarga. Demokrat harus menjadi partai publik yang professional,” kata Sri di Jakarta, Jumat (5/3/2021)

Ia mengakui, setumpuk tugas berat sudah menanti Moeldoko. Terutama merapatkan kembali barisan yang sempat terpecah oleh kepemimpinan sebelumnya.

Baca juga: Berpidato Pakai Jas Partai Demokrat, Moeldoko: KLB Ini Konstitusional

Menurut Sri, Moeldoko perlu merangkul para sesepuh partai yang dulu ikut berjuang membesarkan Demokrat, tapi tersisih karena politik dinasti di internal partai.

“Pak Moeldoko harus mengkonsolidasikan kembali orang-orang Demokrat yang sudah lama, para kader senior yang dulu berjuang kemudian ditinggalkan oleh Demokrat versi SBY karena politik dinasti. Kalau bisa beliau lakukan silaturahim kepada para sesepuh dan pendiri partai.

Kedua, pak Moel harus mengkonsolidasikan kader-kader muda yang juga ditinggalkan. Dan ketiga, pak Moeldoko harus membuat kepengurusan yang betul-betul bagus dan professional,” tukasnya.

Sri menyarankan Moeldoko mengadopsi pembentukan pengurus di era ketua umum Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi.

“Jadi betul-betul dipilih orang yang bagus kemampuannya, potensinya, sehingga Demokrat menjadi partai hebat di masa depan,” lanjut Sri.

Namun Sri mengingatkan, tantangan terdekat Moeldoko adalah memenangkan Demokrat dari sisi hukum, berupa pengakuan Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga Demokrat memiliki legalitas yang kuat untuk mengikuti pemilu yang akan datang. Belajar dari pengalaman terdahulu, bisa dibilang kepengurusan Demokrat versi KLB punya peluang fifty-fifty untuk diakui pemerintah.

“Peristiwa seperti ini kan sudah banyak terjadi. Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang. Jadi itu semua tergantung kepada Menkum HAM. Kalau menurut saya pak Moeldoko akan menang, meski ada juga kemungkinan kalah,” pungkasnya.