Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kubu Anti-AHY Gelar KLB Hari Ini, Ketua DPD Partai Demokrat Buat Laporan ke Polrestabes Medan

Ketua DPD Partai Demokrat, Heri Zulkarnain bersama anggota partai Demokrat yang lain telah melaporkan KLB ke Polrestabes Medan.

Kubu Anti-AHY Gelar KLB Hari Ini, Ketua DPD Partai Demokrat Buat Laporan ke Polrestabes Medan
Kompas.com/Dewantoro
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain. 

Demokrat Minta Perlindungan Hukum

Menyikapi perkembangan situasi yang semakin memburuk serta ditandai oleh upaya penyelenggaraan KLB yang dianggap Ilegal, maka Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Kirim Tim Cek KLB Partai Demokrat: Jika Mereka Tak Ada Izin, Usir!

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketua Umum, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri di Kabinet Jokowi

Baca juga: Muncul Orang-orang Kenakan Kaus Bergambar Moeldoko di Hotel Digelarnya KLB Partai Demokrat

"Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, diwartakan oleh Tribunnews.com.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya tersebut, Partai Demokrat menguraikan alasan-alasannya.

Herzaky mengatakan, penyelenggaraan KLB tersebut buntut dari Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang terjadi pada Januari 2021, sehingga bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat pasal 81 ayat (4) Jo, pasal 83 Jo, pasal 94.

Adanya hal tersebut,  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik nasional, demokrasi dan mengancam kemandirian partai politik.

"Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) ini diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai. Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah," sambungnya.

Atas dasar tersebut Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Menkumham, dan Kapolri mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional.

(Tribunnews.com/Ranum Kumala Dewi/Vincentius Jyestha Candraditya) (Kompas.com/Dewantoro)

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas