TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar konferensi pers khusus di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Acara ini digelar untuk merespons pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"KLB ini secara akal sehat, saya tidak bisa menerima. Saya pastikan, kami akan melawan, karena kami punya hak dan kewajiban," ujar AHY dalam Konferensi Pers di  Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS - AHY Tanggapi KLB Partai Demokrat di Sumut: Ilegal, Inkonstitusional

AHY menyebut bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB. "Kami punya data bahwa mayoritas pengurus daerah Demokrat ada di tempatnya masing-masing," kata AHY.

Ia menambahkan, banyak di antara peserta KLB yang hadir karena paksaan, ancaman, dan imblan. "Ini sangat merusak demokrasi di Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat."

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko menerima dipilih jadi Ketum Partai Demokrat tandingan melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ungkap panitia KLB kepada Moeldoko melalui panggilan telepon, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Ricuh

Acara Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diselenggarakan oleh Jhoni Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) sempat terjadi ricuh. Namun kericuhan itu terjadi di luar arena kongres.

Massa pro KLB saling adu pukul dengan massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.

Sebelum terjadi bentrokan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII telah meminta pihak kepolisian untuk membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengaku telah mengecek langsung ke Kapolri dan menyebut penyelenggaraan KLB dipastikan ilegal.

"Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi)."

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

"Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," tambahnya.

Selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca juga memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.