TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat diduga sengaja dirancang untuk mengamankan dinasti Cikeas. 

Menurutnya hal itulah yang menyebabkan sejumlah mantan kader menggelar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih. 

"Diduga AD/ART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas," ujar Karyono, kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021). 

KLB Partai Demokrat sendiri menjadi perdebatan karena disebut tak sesuai dengan AD/ART partai berlambang mercy itu. AHY juga mengatakan KLB tersebut abal-abal.

Namun, Karyono menyoroti syarat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang harus mengantongi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah dari AHY yang memegang posisi ketua umum. 

Baca juga: Pidato Politik Pertama, Moeldoko Yakin Kekuatan Demokrat Bisa Menggemparkan Indonesia

"Maka sampai 'jambul wanen' atau sampai kapanpun sulit mendapatkan persetujuan KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti ketua umum," jelas Karyono. 

"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit," imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih.

Dilansir dari KompasTV, putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun. 

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," ujar Jhoni, yang nampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021). 

Adapun Moeldoko terpilih melalui proses voting dari masing-masing DPD yang hadir. 

Dalam jalannya sidang pleno, ada dua nama yang mengerucut untuk dipilih sebagai ketua umum. Nama tersebut adalah Moeldoko dan Marzuki Alie. 

Marzuki Alie diketahui dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh. 

Lantas, Jhoni Allen menanyakan apakah keputusan sidang pleno dalam KLB ini dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir. 

Peserta KLB pun menyetujui Moeldoko untuk menjadi ketua umum mereka. 

"Setuju," jawab peserta KLB kepada Jhoni Allen.