Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan keyakinannya negara hadir untuk meluruskan soal pengambilalihan Partai Demokrat akhir-akhir ini.

Hal itu dikatakannya dalam pertemuan Ibas dengan para anggota fraksi Demokrat DPR RI.

Menurutnya, memang itulah tugas pemerintah dan negara.

Baca juga: Pengamat Nilai Demokrat Kubu KLB Berpeluang Disahkan Pemerintah, Ini Alasannya

‘’Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah,’’ kata Ibas dalam keterangannya yang diterima, Selasa (9/3/2021).

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara pada Jumat lalu, menurut Ibas, secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi.

Baca juga: Polisi Ikut Terseret Konflik Partai Demokrat, Berikut Tanggapan Mabes Polri

Akan tetapi, adik Agus Harimurti Yudhoyono itu yakin pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.

‘’Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah, jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika, dan sesuai konstitusi," kata Ibas.

"Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi,’’ ujarnya lagi.

Ibas berharap, kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini.

Baca juga: Soal Gejolak Partai Demokrat, Pengamat Singgung Kewenangan Kemenkumham

Demokrasi yang indah, dikatakan Ibas, dijalankan dengan cara-cara yang juga indah dan penuh martabat.

‘’Bagi kami ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: ‘’Ayo kita selamatkan demokrasi,’’ ucapnya seraya meminta para kader menggaungkan tagar #SelamatkanDemokrasi.

Ibas juga yakin, masyarakat dan pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana yang aktivitas yang bersifat ilegal.

‘‘Dari kacamata mana pun, kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota Fraksi PD tidak perlu ragu akan hal tersebut,’’ katanya secara lantangn

Anggota F-Demokrat, dan para pengurus Demokrat di seluruh Tanah Air, diingatkan Ibas agar senantiasa berada dalam komitmen bersama aspirasi rakyat.

“Terus perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama,’’ tandasnya.