Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gejolak di Partai Demokrat

Soal Gejolak Partai Demokrat, Pengamat Singgung Kewenangan Kemenkumham

Konflik tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang bersumber dari sistem politik pada pemerintahan Indonesia.

Soal Gejolak Partai Demokrat, Pengamat Singgung Kewenangan Kemenkumham
Tribun-Medan.com
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Indonesia harusnya dapat berkaca kepada negara lain di dunia terkait adanya konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat.

Dia mengungkapkan, konflik tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang bersumber dari sistem politik pada pemerintahan Indonesia.

Kata dia, pengadilan merupakan pihak yang paling absah dalam mengesahkan Partai Politik bukan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Soal KLB Demokrat, Menkumham Yasonna Laoly: Tolong Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah

"Saya dari awal sudah sering mengatakan ini, pangkal masalahnya kalau dilihat dari hulunya adalah kenapa di negara Indonesia ini selalu SK Menkumham untuk mengesahkan partai politik," kata dia dalam bincang Tribun Corner, Selasa (9/3/2021).

"Kalau kita liat di negara-negara lain, dikomperasi di negara lain, maka tunjukan kepada saya, negara mana yang SK Menkumhamnya mengeluarkan keabsahan partai," katanya melanjutkan.

Alasannnya kata Pangi, seorang menteri domainnya adalah anak buah dari presiden.

Dengan begitu berarti sumber kekuatan dalam mengesahkan Partai Politik itu dari presiden.

Baca juga: Darmizal Ungkap DPP Demokrat Lakukan Pungutan kepada DPD dan DPC Lewat PO 01/2019

Hal tersebut kata dia adalah kondisi yang sangat rawan dalam berdemokrasi karena adanya kepentingan kekuasaan.

"Domain ini yang kemudian logika kekuasaan bahwa Menkumham adalah pembantu presiden sumber kekuasannya adalah presiden, disitu terjadi abuse of power-nya itu sangat rawan sekali kepentingan kekuasaan," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas