Tribun

Gejolak di Partai Demokrat

Pangi: Manuver Moeldoko Coreng Wajah Presiden, Jokowi Harusnya Pecat Dengan Tidak Hormat

Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Pangi: Manuver Moeldoko Coreng Wajah Presiden, Jokowi Harusnya Pecat Dengan Tidak Hormat
kolase tribunnews
Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Jhoni Allen dipercaya Moeldoko menjadi Sekjen DPP Demokrat versi KLB 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mundur pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko dianggap telah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3) kemarin.

Baca juga: Intel Polisi Diduga Datangi DPC-DPD Demokrat, Rachland Nashidik: Tak Usah Beri Apapun yang Diminta

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini. juga Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tidak Anggap Enteng Kegelisahan Publik soal Upaya Kudeta Partai Demokrat

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Baca juga: Polri Cek Kabar Oknum Personelnya Diduga Intimidasi Pengurus Partai Demokrat di Daerah

Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, menegaskan pihaknya lah yang meminta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Dilansir Kompas.com, Jhoni mengatakan Moeldoko selama ini tak pernah berpikir untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Bapak Jenderal Doktor Haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi ketua umum Partai Demokrat."Kenapa saya katakan begitu, karena kamilah yang datang meminang," kata Jhoni.

Ia menambahkan, pihaknya meminta Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena merasa ada krisis kepemimpinan dan demokrasi dalam partai berlambang Mercy tersebut.

Jhoni pun membeberkan alasan mengapa pihaknya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.Ia menilai Moeldoko merupakan seorang jenderal yang potensial dan tak memiliki cacat dalam karier militernya.

Tak hanya itu, Moeldoko dianggap memiliki kepribadian yang simpati dan menghargai orang lain.

"Lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang, bahkan menghargai bawahannya.Padahal beliau adalah seorang bintang empat, bintang yang tertinggi di dalam karier kemiliteran," tuturnya.(Tribun network/dit/Kompas.com)

Wiki Terkait

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas