TRIBUNNEWS.COM - Kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Terbaru, gabungan organisasi masyarakat pada Kamis (11/3/2021) hari ini, menggelar kegiatan 'Mimbar Demokrasi' untuk mendukung kepemimpinan AHY.

Kegiatan ini diikuti oleh Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), Bintang Muda Indonesia (BMI), Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya.

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Nilai Gugatan 7 Penyelanggara KLB Membingungkan 

Sekretaris Badan Pembinaan dan Jaringan Konstituen (BPJK) Partai Demokrat, Gustaf Tamo Mbapa menuturkan, kegiatan Mimbar Demokrasi ini telah mendapat apresiasi publik.

Dalam sepekan pelaksanaan, bukan hanya sejumlah orsap, sejumlah ormas dan organisasi kepemudaan turut berpartisipasi.

"Demokrat ingin menjadi rumah besar bagi para penggiat demokrasi," kata Gustaf dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (11/3/2021).

Setuju dengan pernyataan Gustaf, Ketua DPP CMMI, Anhar Tanjung menyebut, kehadiran mereka di Taman Politik DPP Partai Demokrat untuk mendukung Partai Demokrat dan Ketum AHY.

Sebab, mereka menilai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) merusak demokrasi.

Terlebih, atas keterlibatan orang terdekat Presiden Jokowi yakni Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam KLB ini.

"Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi, dan ini harus kita lawan," ungkapnya.

Baca juga: Tangis Darmizal Saat Ngaku Berjasa Menangkan SBY jadi Ketua Umum, Demokrat: Mengada-ada

Selanjutnya, Wakil Ketua Macan Asia Jaya, Couberthein Karamoy juga menegaskan, Partai Demokrat hanya satu.

Dan yang sah adalah Partai Demokrat di bawah komando Ketum AHY.

Sebagai ormas independen, Macan Asia Jaya juga turut menyayangkan KLB Deli Serdang.

"Pelaksanaan KLB adalah sebuah kegiatan yang sangat tidak bermartabat dan tidak mengajarkan kaidah dan demokrasi yang ada."

"Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs."

"Karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," jelasnya.

Kemudian, dukungan senada juga disampaikan oleh PDRI, IMDI dan BMI.

Tiga orsap Partai Demokrat tersebut menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, dan menyebut AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Atas nama PDRI, kami mengajak kaum perempuan di manapun berada. Mari kita doakan Pak AHY agar tetap tabah menghadapi cobaan ini dan mengutuk keras upaya GPK-PD melalui KLB Deli Serdang," kata Sekjen DPP PDRI, Lies B. Soemarto.

Baca juga: Reaksi Presiden Jokowi saat Moeldoko Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Kaget dan Diam Saja

Pjs Ketua Umum DPP IMDI, Anton Surato juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB di Deli Serdang itu.

"Kami, IMDI, dengan ini menyatakan prihatin dengan demokrasi hari ini. Kami meminta Kemenkumham menolak KLB abal-abal Deli Serdang," tegas Anton Surato didampangi para ketua DPD IMDI se-Indonesia.

Melalui pernyataan sikapnya, IMDI juga menolak KLB Deli Serdang karena illegal, inkonstitusional, dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Kami Insan Muda Demokrat Indonesia akan tetap Setia di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)."

"Dan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan," ungkap Sekjen DPP IMDI, Muslim.

IMDI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menyelamatkan Demokrasi Indonesia dari segala macam ancaman dan rongrongan oknum serakah dan tak beradab.

Menanggapi banyaknya dukungan dari para ormas, Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengucapkan rasa terima kasihnya.

Baca juga: DAFTAR Ketua DPD-DPC Demokrat yang Dipecat AHY Pasca-KLB Deli Serdang karena Dukung Moeldoko

Mewakili AHY, Riefky mengingatkan jika gerakan pengambilalihan kekuasaan ini merupakan permasalahan demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, ia juga meminta agar Pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari para ormas.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas orasi politik yang sudah berjalan satu minggu ini."

"Apa yang terjadi hari ini bukan hanya masalah partai politik, tapi juga menjadi permasalahan demokrasi di Indonesia saat ini."

"Terakhir, kita berharap pemerintah bisa mendengarkan. Karena kalau ini dibiarkan, maka rakyat tidak akan tinggal diam. Mari kita rapatkan barisan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)