TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan dua masalah Badan Keamanan Laut (Bakmala) RI di masa lalu.

Mahfud menjelaskan, masalah pertama adalah koordinasi dengan institusi-institusi lain.

Namun kata Mahfud, sejak 2016 Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar koordinasi keamanan laut dijadikan di bawah satu atap.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla RI di Mabes Bakamla RI Jakarta Pusat pada Selasa (16/3/2021).

"Jadi Bakamla menjadi sentral koordinasi. Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," kata Mahfud.

Baca juga: BNPT Harap Bisa Kerjasama dengan Bakamla RI untuk Pemetaan Terorisme di Laut 

Masalah kedua, kata dia, adalah Bakamla memiliki kesan buruk terkait dengan tata kelola keuangan.

Untuk itu ia menyampaikan agar Bakamla RI mulai menata kembali tata kelola keuangannya sehingga tidak lagi menjadi permasalahan.

Dalam hal itu Mahfud juga menyoroti aspek administrasi.

Mahfud menilai saat ini sistem administrasi Bakamla sudah lebih terbuka.

"Ini penting, administrasi itu. Kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi aja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal. Sekarang sudah diperbaiki," kata Mahfud.