TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar data stunting di daerah tidak disulap atau dipalsukan. 

Dirinya meminta para petugas menyampaikan data secara menyeluruh mengenai angka stunting. 

"Pesan saya kepada para petugas baik PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana), petugas BKKBN, dari Kemenkes, datanya jangan disulap (dipalsukan). Sampaikan data apa adanya," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021). 

Muhadjir mengatakan penanganan stunting tidak akan optimal jika data yang disampaikan tidak sesuai realita. 

Baca juga: Menko PMK: Penanganan Stunting Hingga HIV Tidak Boleh Terabaikan di Tengah Pandemi Covid-19

Penanganan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang baik seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang gizi untuk mencegah stunting sejak dini.

"Karena kalau datanya tidak benar nanti kemudian kita keliru dalam mengatasinya. Sampaikan apa adanya. Kalau dia stunting sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk. Sehingga nanti pihak dari Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," tutur Muhadjir. 

Penanganan stunting penting untuk dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan, terutama pada perempuan sejak remaja. 

Perempuan dan anak, menurut Muhadjir, merupakan kelompok rentan dan kelompok strategis. 

Menurutnya, pencegahan stunting pada perempuan dan anak perlu dilakukan jauh-jauh hari sejak dini.

"Masa depan bangsa indonesia ditentukan oleh mereka-mereka yang masih bayi ini yang masih balita ini. Indonesia emas tahun 2045 ini ditentukan oleh mereka yang masih balita ini," pungkas Muhadjir. 

Seperti diketahui, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen. 

Presiden RI Joko Widodo mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.