TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyatakan menunda penggunaan vaksin AstraZeneca hingga ada hasil penelitian organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait efek sampingnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk melakukan asesmen menyeluruh.

"Sejak awal sudah saya pertanyakan apakah  izin EUA AstraZeneca keluar melalui prosedur standar? Sebagaimana diketahui, tidak dilakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut di Indonesia," ujar Netty, kepada wartawan, Rabu (17/3/2021).

"Oleh sebab itu, saya mendukung penundaan penggunaannya dan meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh. Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa  memberikan izin penggunaan darurat," imbuhnya. 

Baca juga: PKS Luncurkan Gerakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI itu meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. 

"Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," ujarnya.

Dalam pemberitaan media sebelumnya, disebutkan sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia dan lain-lain telah menyatakan menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Inggris tersebut. 

Hal itu akibat adanya laporan kasus pembekuan darah dan kemungkinan efek samping lainnya dari vaksin tersebut. 

"Harus ada evaluasi atas temuan dugaan efek samping dari vaksin AstraZaneca di luar negeri. Kita butuh cepat dan segera selesaikan program vaksinasi, tapi harus tetap mengutamakan keamanan. Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan  memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh ditutupi kepentingan bisnis dan politis," kata dia. 

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan nasib 1,1 juta dosis serta 50 juta dosis vaksin AstraZaneca yang sudah didatangkan dan dibeli pemerintah.

Menurut info, masa kadaluwarsa 1,1 juta dosis tersebut hanya bertahan sampai Mei 2021, padahal saat ini sudah memasuki pertengahan Maret.

Netty pun mempertanyakan bagaimana jadinya jika kita tidak mampu menggunakan vaksin tersebut sebelum masa kadaluwarsanya habis.

Baca juga: Evaluasi Setahun Pandemi, Legislator PKS Berikan Catatan Kasus ke Menkes

Baca juga: BPOM Tunda Penggunaan Vaksin Astrazeneca untuk Kehati-hatian

"Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Kejadian ini harus jadi catatan pemerintah  agar  tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin. Jangan sampai karena skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri," ungkapnya. 

"Penting juga dijelaskan pada masyarakat apakah skema vaksin gratis COVOX-WHO ini benar-benar bantuan murni  bebas syarat. Jangan sampai publik berpikir, 1,1 juta dosis gratis didapatkan  karena bersedia membeli 50 juta dosis lainnya," kata Netty. 

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah untuk menggencarkan  sosialisasi mengenai vaksin dan vaksinasi.

Menurutnya sosialisasi harus masif dan efektif demi mencegah beredarnya  informasi hoax dan tidak berdasar. 

"Sosialisasi vaksin juga jangan monoton. Gandeng tokoh masyarakat dan influencer yang sikap dan ucapannya didengar dan diikuti. Hati-hati, jangan salah pilih role model yang malah memberikan contoh buruk pada masyarakat,” pungkasnya.