Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

KSPI akan Lakukan Aksi Jika Menaker Tetapkan THR 2021 Bisa Dicicil

Buruh berharap pembayaran THR harus secara langsung atau tidak dicicil karena pemerintah menyebut, ekonomi Indonesia sudah mulai membaik.

KSPI akan Lakukan Aksi Jika Menaker Tetapkan THR 2021 Bisa Dicicil
net
Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR) 

"Tidak dicicil (pembayarannya) agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat," ungkap Iqbal.

Baca juga: KSPI Minta THR Buruh Tahun Ini Tidak Dicicil

Kondisi ini juga kata Iqbal, diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran yang sedang terjadi akibat berlakunya omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di PHK dengan pesangon yang kecil.

Oleh karenanya dia, berpesan jika permintaan ini tidak direspon baik oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker), pihaknya dan buruh Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan aksi.

"Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja, termasuk pemberian THR ini," tukasnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ditemui usai berorasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ditemui usai berorasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). (Lucius Genik)

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyiapkan aturan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2021 ini.

Tahun 2020, Kemnaker memperbolehkan perusahaan untuk mencicil pembayaran THR di tengah pandemi covid-19.

Menaker Ida Fauziyah sempat membahas masalah THR saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

“Kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19 seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," kata Ida pada rapat yang disiarkan secara virtual itu.

Poin THR Keagamaan 2021 masuk dalam perumusan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19 oleh Kemnaker.

Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas