Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas baru saja mengungkapkan opininya dalam Rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN, Permodalan Nasional Madani, Pegadaian, dan Bank BRI, Kamis (18/3/2021).

Dalam rapat tersebut, Ibas mengemukakan pendapatnya berdasarkan data-data yang telah dihimpun.
Salah satunya adalah data yang dilaporkan oleh Yusof Ishak Institute yang bertajuk “Covid-19 Impact on Micro, Small & Medium Enterprises and Tourism in Indonesia”.

Baca juga: Dipimpin Ibas, Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bacakan Ikrar Setia kepada AHY

Dari hasil laporan tersebut, Ibas memaparkan bahwa pandemi mempengaruhi kondisi keuangan UKM di Indonesia.

“Tercatat 52,4 persen di antara mereka (UKM) mengaku tak lagi memiliki uang tunai dan tabungan karena bisnisnya terdampak pandemi. Lanjut dari itu, 32,8 persen UKM RI mengatakan bahwa uang tunai atau dana usahanya akan habis dalam sebulan, sementara itu hanya 8,6 persen yang mengatakan masih memiliki tabungan cukup untuk mempertahankan bisnisnya”, papar Ibas.

Baca juga: Kumpulkan Anggota Dewan Fraksi Demokrat, Ibas: Ayo Selamatkan Demokrasi!

Ibas juga menambahkan, apa yang dialami UKM saat ini haruslah bisa diselesaikan secepat mungkin.

“Tujuan kita ini adalah memecahkan masalah tanpa masalah. Kita ingin memajukan Indonesia dengan inklusivitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan ekonomi nasional, dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, kita ingin UKM naik kelas tapi tetap eksis, bukan justru UKM tidak ada yang beli dan kemudian gulung tikar alias bangkrut,” tegasnya.

Menurut Ibas, salah satu langkah penting dalam pemulihan perekonomian, terutama untuk pelaku usaha ultra mikro, adalah perluasan akses finansial. Terutama dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi belum membaik, banyak usaha--baik skala besar dan kecil--mengalami kesulitan.

Terkait holdingisasi, Ibas menyebutkan bahwa ada pihak yang menyatakan bahwa holdingisasi ketiga BUMN yang memberikan akses finansial berbeda ini justru berisiko mempersempit akses finansial kepada masyarakat.

Baca juga: BLT UMKM Segera Dibuka Kembali! Simak Syarat dan Cara Dapatkan Bantuan, Siapkan NIK

“Perihal holdingisasi, apa langkah penjagaan (safeguard) yang akan diambil demi menjalin holdingisasi yang tidak mempersempit akses keuangan kepada masyarakat di tengah krisis? Bagaimana cara memastikannya?” tanya Ibas.

Mengingat waktu yang diberikan masih mencukupi, Ibas pun memberikan komentar dan pertanyaan lainnya.

“Di lain sisi, untuk kalangan pelaku usaha ultra mikro ada keengganan pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman kepada bank ada pula yang justru hanya bersedia menggadaikan aset mereka untuk akses finansial. Nah untuk itu, apa langkah yang akan diambil BRI untuk mengurangi penolakan akses finansial melalui perbankan ini?” tanya Ibas lagi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini juga memberikan pertanyaan terkait monopoli usaha.

“Bentuk usaha monopoli cenderung menimbulkan Dead Weight Loss (DWL) dalam perekonomian melalui inefisiensi harga dan layanan kepada masyarakat. Apa langkah yang diambil untuk mencegah timbulnya DWL (hal tersebut) dalam perekonomian ini?” tanyanya.

Ibas juga kembali menambahkan pernyataan bahwa pasar yang beroperasi secara inefisiensi akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan ekonomi. Penyebabnya dapat berasal dari monopoli, eksternalitas, pajak, dan kontrol harga.

Masih terkait monopoli usaha, Ibas kembali mempertanyakan perihal hubungan monopoli dan holdingisasi, “Kita ketahui bahwa Pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada tahun 2001 lalu. Lalu, mengapa Pemerintah justru mendukung pembentukan monopoli kepada BRI melalui holdingisasi ini?”

Di sisa waktunya untuk mengungkapkan pendapat, Ibas kembali menegaskan bahwa dirinya menanyakan apa yang bisa dijamin pemerintah terhadap pegawai dan pejabat yang terlibat setelah holdingisasi.

Apa jaminan untuk merrka para pegawai, adanya perubahan kultural termasuk struktur organisasi dan remunerasi gaji/pendapatan mereka.

“Yang kita perlukan juga saat ini adalah gerakan ayo berbelanja lagi yang mampu dalam konteks 'keep buying strategy' agar UKM kita ini mendapatkan pasar secara nyata. Lalu, apakah holdingisasi ini telah melihat hal tersebut atau belum?” tutup Ibas.