TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengaku siap berhenti dari jabatannya kalau keputusan mengenai impor beras sebesar 1 juta ton salah.

Ia mengatakan keputusan tersebut diambil melalui perhitungan yang matang terkait dengan ketersediaan beras di Perum Bulog.

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibu," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021).

Ia menjelaskan ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 23 Desember 2020 lalu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebesar 500 ribu ton.

Kemudian, disebutkan bahwa pengadaan beras untuk iron stock Perum Bulog bisa berasal dari impor.

Sementara itu, ia mengatakan posisi cadangan beras Bulog saat ini 800 ribu ton. Itu pun termasuk sisa beras impor pada 2018 sebanyak 270 ribu ton-300 ribu ton.

"800 ribu ton dikurangi beras 2018, kalau 2018 antara 270 ribu ton sampai 300 ribu ton, artinya Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500 ribu ton. Itu yang saya takutkan karena dengan 500 ribu ton pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan juga oleh spekulan," katanya.

Di sisi lain, ia menuturkan serapan gabah Perum Bulog dari tangan petani tidak berjalan baik karena cenderung turun. Kondisi itu dikhawatirkan mempengaruhi cadangan beras Bulog.

Ia menjelaskan rendahnya serapan gabah Perum Bulog dari tangan petani lantaran curah hujan membuat gabah petani basah sehingga tidak bisa dijual ke Bulog.

"Ada kekeringan minimum untuk bisa beli CBP (Cadangan Beras Pemerintah) itu jelas, yang sekarang jadi permasalahan pengering di tingkat petani itu tidak ada," tuturnya.

Ia juga memastikan impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya. Karenanya, ia berharap masyarakat tidak resah terhadap rencana impor tersebut.

"Saya ingin menjawab keresahan di masyarakat, jadi sekali lagi saya utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti. Jadi, saya ingin supaya tenangkan semua," tuturnya.

Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton-1,5 juta ton pertama kali terungkap dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam bahan paparannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: Impor Beras Cederai Cita-Cita Swasembada Pangan

Baca juga: Waketum MUI Turut Tanggapi Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton

Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni -September 2021.

Rencana pemerintah melakukan impor beras itu kemudian menuai beragam kecaman.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sonny T Danaparamita mengatakan akan menolak setiap kebijakan yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

"Kami akan menolak setiap kebijakan menteri perdagangan yang dapat merugikan negara serta menyengsarakan rakyat. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat. Fardhu ain bagi seluruh kader Partai untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah rakyat," ujar Sonny melalui keterangannya, Minggu (21/3/2021).

Sonny menilai impor beras yang telah disampaikan oleh menteri perdagangan akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani.

"Jika dilakukan saat ini, banjir beras impor nanti pasti akan diikuti oleh banjir air mata para petani Indonesia," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini.

Tak hanya anggota DPR, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga ikut bersuara terkait rencana impor beras itu.

Ia mengatakan jika rencana itu benar terjadi maka hal tersebut akan menghancurkan harga beras dari petani Indonesia.

Menurut Anwarr, jika alasan dilakukan impor karena kualitas, maka yang menjadi pertanyaan adalah nantinya akan dijual ke mana beras hasil para petani dalam negeri?

"Diekspor tentu jelas tidak bisa, lalu oleh para petani kita akan dijual ke mana beras tersebut sementara mereka perlu uang," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3/2021).

Anwar lantas mengaitkan dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa seluruh masyarakat harus membeli dan mencintai produk dalam negeri.

Hal ini kata dia, merupakan sesuatu yang mengejutkan, terlebih Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi belum lama memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya tahun ini.

Berdasarkan data BPS produksi beras nasional mencapai 31,63 juta di 2020.

Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

"Untuk itu saya betul-betul menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh presiden agar kita membeli produk bangsa kita sendiri. Karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," ungkap Anwar.

Ia beranggapan masalah impor beras ini merupakan cerminan dari kurang baiknya koordinasi di antara para pejabat negara di Indonesia.

Sehingga katanya, informasi yang dimiliki dari masing-masing pejabat tidak sama, serta kepentingan dan sudut pandang yang digunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat.

"Yang saya inginkan jangan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan rakyatnya dan semangat dalam ucapan Jokowi 'cintai dan belilah produk-produk dalam negeri' tujuannya adalah jelas, agar bisa memperbaiki nasib rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka," ujarnya.(tribun network/mam/riz/dod)