Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Singgung Capres dan Cawapres Kini Jadi Menteri

Zulkifli Hasan menyinggung adanya pasangan calon presiden yang berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 justru bergabung dalam kabinet

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Singgung Capres dan Cawapres Kini Jadi Menteri
tangkap layar/ tribunnnews.com
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyinggung adanya pasangan calon presiden yang berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 justru bergabung dalam kabinet dari Presiden yang terpilih.

Hal itu disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan yang disiarkan secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Awalnya, pria yang akrab disapa Zulhas itu menyayangkan adanya polarisasi politik yang timbul dari kontestasi Pilpres 2019.

Baca juga: Zulkifli Hasan Ingatkan Pertarungan Amerika dan Tiongkok Ancam Kedaulatan Bangsa Indonesia

"Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan dan membodohkan masyarakat," kata Zulhas.

Wakil Ketua MPR RI itu melihat, ekses dari Pilpres 2019 terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu tak terlepas dari tensi politik yang tinggi, belum lagi ribuan korban jiwa meninggal dalam perhelatan Pemilu 2019.

Baca juga: Zulhas Minta Pemerintah Terapkan Lockdown di Akhir Pekan

"Persaudaraan kebangsaan yang terganggu. Setelah pemenang pilpres diperoleh pada akhirnya yang kalah bergabung juga dengan pemguasa," ujarnya.

"Capres dan cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri juga bergabung dengan presiden yang terpilih. Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu," lanjutnya.

Baca juga: Tegaskan Sikap PAN terkait UU Pemilu, Zulhas: Belum Saatnya Direvisi

Untuk memperbaiki hal tersebut, Zulhas mengusulkan adanya rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Para elite nasional harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas dan SARA untuk menyelenggarakan sukses kekuasaan.

"Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menggunakan lagi spirit sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia," katanya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas