TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menegaskan PDIP menolak kebijakan impor beras yang disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. 

Hasto mengatakan kebijakan impor beras  bertentangan dengan politik pangan Presiden Joko Widodo.

Ia mengingatkan menteri semestinya tidak menjadi beban presiden.

"Jangan menyia-nyiakan pak Jokowi yang membangun waduk di mana-mana, dan sejak dulu mengkampanyekan bagaimana kita berdaulat di bidang pangan," ujar Hasto dalam diskusi secara daring, Kamis (25/3/2021).

Hasto menyontohkan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat yang memproteksi petaninya.

"Kita berlagak cerdas untuk melakukan impor dengan alasan mengamankan stok," tuturnya.

Menurut Hasto, masyarakat Indonesia akan menilai sendiri bagaimana kebijakan impor beras akan merugikan petani dalam negeri.

"Seorang menteri melakukan manipulasi data, sebagai basis legitimasi bagi kebijakan impor yang belum tentu benar," imbuh Hasto.

Hasto menegaskan PDIP menolak kebijakan impor beras yang dikomandoi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Kalau alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi mendag, tugas menteri untuk melakukan koreksi," terang Hasto.

Hasto mewanti-wanti ada banyak pihak yang hendak memburu keuntungan dari kebijakan impor tersebut. Tak hanya berkaitan dengan impor beras, melainkan dari impor pangan lainnya.

Baca juga: Soal Polemik Impor Beras, Gde Singgung Pemburu Rente, Tengkulak hingga Bulog

"Impor bawang, impor beras, impor gandum, jagung, itu semuanya, garam itu semua ada penggeraknya, ada pemburu rente, ada mafia importnya," kata Hasto.

"Mereka punya kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan, untuk mendongkrak harga, sehingga sepertinya harga beras naik maka harus dilakukan pengamanan untuk impor," sambungnya.

Sebelumnya Pemerintah berencana mengimpor 1-1,5 juta ton beras dengan alasan menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pasang badan terkait kebijakan ini. Lutfi mengaku siap mundur dari jabatannya jika kebijakan itu salah. 

"Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu," kata Lutfi dalam Rapat Kerja dengan Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (22/3/2021).