PKS Tak Setuju Pidato Zulhas Soal Demokrasi Culas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak setuju dengan sebutan demokrasi culas dalam Pilkada hingga Pilpres 2019 yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut, arah demokrasi Indonesia sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam hal peraturan.

"Saya tidak setuju demokrasi culas. Kita sebetulnya sudah benar arahnya tetapi aturan mainnya membuat bukan orang-orang terbaik yang memegang penentu keputusan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Menurutnya, saat ini Indonesia sedang mengalami demokrasi prosedural.

Hal itulah yang membuat kualitas dan substansi dari demokrasi jauh dari harapan.

"Sehingga terjadilah demokrasi prosedural, tetapi secara kualitas dan substansi kita jauh dan itu bukan salah satu dua orang. Kita harus memperbaiki bersama-sama, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu," ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai, pemilihan elektoral, mulai dari pilkada hingga pemilu serentak 2019, menunjukkan karakter demokrasi yang culas.

Baca juga: Ketua Umum PAN Soroti Demokrasi di Indonesia: Culas dan Hanya Berpikir Kemenangan

Hal itu disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan yang disiarkan secara virtual, Rabu (24/3/2021).

"Pilkada 2017, 2018, pileg dan pilpres 2019 dan pilkada serentak 2020 yang lalu menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas, yang hanya berpikir kemenangan," kata Zulhas.

Zulhas melihat politik elektoral berubah menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka, berebut lobi dan pengaruh.

Selain itu, terjadi polarisasi masyarakat secara hebat, bahkan muncul benih-benih permusuhan dan kebencian.

"Semangat nasionalisme jadi dipandang begitu sempit sekaligus berlebihan, tajam mengatakan aku Pancasila sambil mengatakan yang lain antiPancasila," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.