Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menolak keras rencana pemerintah mengimpor 3,07 juta ton garam.

Mereka sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi penolakan rencana impor garam

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PAN Slamet Ariyadi seharusnya pemerintah memaksimalkan upaya menyerap garam dari petani/petambak garam nasional.

Baca juga: Wagub NTT: Jangan Impor Garam, LaNyalla Minta Pangkas Biaya Logistik dan Tata Suplay Chain Manajemen

"Pemerintah seharusnya berupaya maksimal agar serapan garam rakyat bisa maksimal. Angka 3,07 Juta Ton ini bukan hal yg sedikit dibandingkan produksi garam rakyat pada tahun 2021 yg diperkirakan mencapai 2.100 juta Ton," kata Slamet kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Anggota DPR Dapil Madura ini mengaku merasakan langsung keresahan petambak garam yang khawatir garam impor akan membuat harga di petambak anjlok.

Baca juga: Respons Bamsoet atas Berbagai Isu, dari Impor Garam hingga Kecanduan Gawai pada Anak

"Pemerintah juga seharusnya fokus untuk memberikan fasilitas kepada petambak garam dalam rangka memaksimalkan produksi petambak garam rakyat. Sehingga ke depan sudah tidak ada lagi ketergantungan impor," ucapnya.

Lebih lanjut, Wasekjen DPP PAN ini mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada kepentingan petani atau petambak garam dengan regulasi yang berkeadilan.

Baca juga: Kelembaban Udara Pengaruhi Kualitas Garam Produksi Dalam Negeri

"Perlu diberikan bantuan fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat petambak garam tidak lagi merasa terbebani dengan ongkos angkut atau mobilisasi dari tambaknya," ujarnya.

"Kalau petani diberikan subsidi pupuk, maka saya berharap pemerintah juga harus memberikn subsidi kepda petambak garam," katanya.