POPULER Nasional : Ketum Organisasi Sayap PDIP | Khawatir OPM Dijadikan Organisasi Teroris
Inilah berita populer dalam 24 jam terakhir, mulai ketum baru organisasi sayap PDIP hingga Komnas HAM Khawatir OPM dijadikan organisasi teroris
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.
Mulai dari berita kepala dinas pertanian Pemkot Solo diutus Gibran ke acara pariwisata.
Lalu Megawati teken penetapan ketum organisasi sayap PDIP.
Kader PKS sayangkan jika Anies Baswedan hanya jadi Cawapres pendamping Prabowo.
Baca juga: BREAKING NEWS: Eks Mendagri Letjen (Purn) Syarwan Hamid Meninggal Dunia
Hingga berita Komnas HAM khawatir jika KKB OPM jadi organisasi teroris.
Baca juga: POPULER Internasional: Koruptor Korea Utara Ditembak Mati | Fakta-fakta Pelaku Penembakan Colorado
1. Kadis Pertanian Solo Bingung Diutus Gibran ke Acara Pariwisata
Kepala Dinas Pertanian Kota Solo, Jawa Tengah, Aryo Widyandoko merasa bingung diutus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke acara pariwisata.
Awalnya, pembawa acara bertema Mendorong Potensi Wisata melalui Pembiayaan Homestay yang disiarkan di Youtube Berita Satu, Selasa (23/3/2021), menyebut Aryo sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo.
Pembawa acara pun mempersilakan Aryo memberikan sambutan sebagai pihak yang mewakili Gibran karena tidak bisa hadir.
Saat memberikan kata sambutan, Aryo menyampaikan permohonan maaf karena putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa hadir secara fisik, maupun virtual.
"Beliau (Gibran) terus mempercepat pemulihan ekonomi, sekarang sedang pimpin rapat di Balai Kota untuk mempersiapkan itu," ucap Aryo.
Baca juga: BMKG Prakiraan Cuaca di 33 Kota, Kamis 25 Maret 2021: 3 Wilayah Ini Berpotensi Hujan Petir
2. Megawati Teken Surat Penetapan Ketum Repdem
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meneken surat penetapan pengurus organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) masa bakti 2019-2024.
Surat berisikan struktur kepengurusan dengan nomor 91/KPTS/DPP/III/2021 itu ditandatangani Megawati beserta Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tertanggal 23 Maret 2021.
Berdasar salinan yang diterima Tribunnews.com, Wanto Sugito menjabat sebagai Ketum Repdem dan berpasangan dengan Abraham Leo Tanditasik yang menjadi Sekjen Repdem.
Ada tiga orang yang masuk Dewan Pembina, ialah Megawati, Prananda Prabowo, dan Hasto Kristiyanto.
Sedangkan Dewan Penasihat diduduki Masinton Pasaribu, Budiman Sudjatmiko, dan Bambang Beathor Suryadi.
3. MAS Sayangkan Jika Anies Hanya Jadi Cawapres
Internal Partai Gerindra mewacanakan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan maju jadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan jika seorang Anies hanya menjadi cawapres.
"Era ke depan bagus memajukan pemimpin muda. Mas Anies sayang kalau hanya jadi cawapres," kata Mardani kepada Tribunnews.com, Selasa (23/3/2021).
Mardani menilai masih ada waktu panjang bagi Anies untuk membuktikan layak menjadi kontestan dalam perhelatan Pilpres.
Namun, dia menilai wajar jika ada wacana memasangkan Prabowo dengan Anies.
"Tapi untuk maju capres perlu koalisi dengan banyak partai. Pak Prabowo dan Mas Anies bisa dikategorikan dalam satu rumpun," ujarnya.
4. Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 16
Inilah jadwal pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 disertai tata cara pendaftaran di www.prakerja.go.id.
Manajemen Kartu Prakerja akan segera mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16.
Hal ini dilakukan setelah hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 15 diumumkan pada Rabu (24/3/2021) hari ini.
"Pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 15 akan dilakukan siang ini," kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu kepada Tribunnews.com.
5. Khawatir Jika OPM Jadi Organisasi Teroris
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku sangat khawatir terhadap wacana untuk mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.
Taufan mengatakan kita mesti jujur menilai bahwa persoalan di Papua disebabkan beberapa persoalan yang berbeda dengan fenomena terorisme.
Pertama, kata dia, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera tahun 1969 memang sudah ada pihak di Papua yang menolaknya.
Kelompok tersebut, kata dia, menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.
(Tribunnews.com)
