TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Letjen (Purn) Syarwan Hamid meninggal dunia. Syarwan Hamid menghembuskan nafas terakhir karena sakit.

Letjen TNI Purn Syarwan Hamid meninggal dunia Kamis (25/3/2021) pukul 03.20 WIB di Rumah Sakit Yudhistira Cimahi Jabar

Informasi meninggalnya Syarwan Hamid ini langsung beredar di sejumlah group media sosial Kamis pagi di Riau.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mantan Mendagri Syarwan Hamid Meninggal Dunia di RS Cimahi

Hal ini juga dibenarkan Mantan Gubernur Riau Wan Abubakar yang mengaku Kamis pagi sedang berada di Jakarta dan akan langsung beranjak ke Cimahi untuk melayat jenazah almarhum Syarwan Hamid.

"Benar beliau sudah meninggal saya sedang dalam perjalanan untuk melayat ke Cimahi,"ujar Wan Abubakar saat dikonfirmasi tribunpekanbaru.com Kamis.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syarwan Hamid (lahir di Dusun Pusaka, Siak, 10 November 1943; umur 77 tahun) adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Segera Tindak Lanjuti Aduan Layanan Publik 2020

Ia pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Reformasi Pembangunan dan sebelumnya menjadi Wakil Ketua MPR hasil Pemilu 1997.

Ia juga dikenal sebagai tokoh gerakan Pelajar Islam Indonesia (PII) semasa mudanya dulu. Sebelum menjabat Mendagri, Syarwan pernah jabatan Kassospol ABRI.

Syarwan termasuk seorang perwira tinggi yang sukses.

Saat terjadinya Peristiwa 27 Juli, Alumnus Akademi Militer Nasional 1966, ini menjabat Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, suatu jabatan politik militer yang amat berkuasa pada era itu.

Namun tumbangnya Orde Baru tidak serta-merta membuat karirnya terhenti. Bahkan pada awal reformasi, pria kelahiran Siak, Riau, 10 November 1943, ini sempat menjabat Menteri Dalam Negeri (1998-1999).

Sosok Syarwan Hamid

Dikutip dari laman Wikipedia, Syarwan lulus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1966, ia menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando ABRI dan Lemhanas.

Hamid pernah menjadi Kasrem 063/SGJ tahun 1985. Kemudian menjabat Kapendam III/Siliwangi tahun 1986, Pardor Sarli Dispenad pada 1988 dan Asisten Teritorial Kodam Jaya, 1989.

Setelah itu ia bertugas menjadi Danrem 011/Lilawangsa Aceh, 1990.

Saat menjabat Komandan Korem Lilawangsa, Lhokseumawe, Aceh ia berhasil mengatasi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka terhadap NKRI. Atas jasanya Hamid diangkat menjadi Kadispen TNI Angkatan Darat pada tahun 1992 dengan pangkat brigadir jenderal (bintang satu).

Tidak lama kemudian menjadi Kapuspen TNI tahun 1993, Assospol Kassospol ABRI tahun 1995, hingga menjabat Kassospol ABRI dengan pangkat letnan jenderal pada tahun 1996.[3]

Riwayat Jabatan

Danyonif 320/Badak Putih (1980–1981)

Kasrem 063/Sunan Gunung Jati (1985–1986)

Kapendam III/Siliwangi (1986–1988)

Pardor Sarli Dispenad (1988–1989)

Aster Kasdam Jaya (1989–1990)

Danrem 011/Lilawangsa (1990–1992)

Kadispenad (1992–1993)

Kapuspen ABRI (1993–1995)

Assospol Kassospol ABRI (1995–1996)

Kassospol ABRI (1996–1997)

Wakil Ketua DPR/MPR RI (1997–1998)

Menteri Dalam Negeri (1998–1999)

Syarwan Hamid sebelumnya dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Beberapa tahun lalu, ia mengingatkan pemerintah soal wacana kebangkitan PKI.

Menurut dia, Presiden merespons isu bangkitnya PKI secara santai. Bagi dia, sikap seperti itu sangat membahayakan.

“Presiden seperti itu keberpihakan. Kepercayaan kepada presiden sangat kurang. Usulannya direspons umat Islam lebih berpihak G 30 S PKI. Bicara PKI tidak relevan, itu buta mata dan hatinya,” katanya menjelaskan.