TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa banyak bukti di lapangan bahwa program-program yang bersumber dari APBD atau APBN  di daerah, kualitasnya tidak baik dan tidak berdampak langsung pada rakyat. 

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di  Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021).

"Banyak bukti di lapangan bahwa pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang jadi tidak baik, tidak ada manajemen kontrol yang baik, sehingga misalnya tidak tepat waktu, kualitas engga baik,  sehingga yang baik hanya apa, catatan belanjanya yang baik, laporannya yang baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat," kata Presiden.

Dalam membuat program kata presiden, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Membuat skala prioritas program lalu, lakukan susun perencanaan dengan detil dan rinci. 

Selain itu, Presiden mengingatkan bupati untuk membuat manajemen kontrol.

Pengawasan perlu dilakukan agar program berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Baca juga: Buka Munas APKASI 2021, Jokowi Ingatkan Bupati Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

"Yang paling penting juga manajemen pengawasan sekali lagi harus dilakukan,  manajemen kontrol harus dilakukan. Ini masalah manajemen, yang banyak terjadi adalah miss-manajemen," kata Presiden.

Jokowi juga mengingatkan para bupati untuk mengelola anggaran dengan baik. Gunakan anggaran untuk program-program esensial, yang bermanfaat langsung untuk rakyat.

"Penganggaran harus betul-betul fokus pada hal-hal yang esensial, yang betul-betul dibutuhkan," pungkas Jokowi.