Mudik Dilarang, MTI dan Organda Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Transportasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelarangan Mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah menuai reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah.

“Setelah kami pelajari pertimbangannya, kami bisa memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Namun mohon perhatikan kesejahteraan pekerja transportasi,” kata pria yang akrab dipanggil Koko ini kepada Tribunnews, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: Ketua Umum MTI: Pemerintah Harus Tegas Soal Aturan Larangan Mudik 2021

Baca juga: DPP Organda Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Rapid Test Antigen

Koko juga memahami apabila ada masyarakat yang kecewa terhadap keputusan larangnya mudik itu.

Terlebih, mudik adalah momen dan tradisi masyarakat Indonesia dalam merayakan hari raya.

Senada dengan Koko, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono juga dapat memahami keputusan sulit ini, namun perlu disertai dengan tindakan tegas terhadap pelanggar.

“Pemerintah harus menyiapkan skenario pengawasan, penegakan, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan larangan mudik Lebaran tahun ini. Apabila angkutan gelap masih dibiarkan beroperasi seperti tahun lalu, maka larangan ini tidak akan efektif,” jelas Ateng.

Ateng mengingatkan bahwa larangan mudik tahun lalu malah membuka pasar angkutan gelap sehingga alih-alih menekan lonjakan kasus Covid-19, Zona Merah bertambah dan perusahaan bus semakin terpukul.

“Tolong perhatikan kesejahteraan pekerja angkutan resmi. Jangan korbankan pekerja kami. Kami berharap pemerintah memberi solusi,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di DPR tanggal 16 Maret 2021, MTI dan Organda memberi apresiasi.

“Itu bentuk keberpihakan Kemenhub kepada pekerja transportasi, sekaligus optimisme bahwa pandemi sudah mereda. Namun tentunya yang lebih kompeten menilai kondisi pandemi adalah epidemiolog dan Kementerian Kesehatan,” jawab Koko.

MTI memahami pemerintah dihadapi oleh keputusan-keputusan sulit dalam mengatasi pandemi.

MTI berharap keputusan Pemerintah ini sudah mempertimbangkan kondisi terakhir dan juga target untuk sekolah tatap muka tahun ajaran berikutnya.

Meskipun program vaksinasi dan 5M sudah menunjukkan hasil, resiko terjadinya lonjakan kasus positif pasca liburan masih tinggi.

“Ini berkaca dari dari lonjakan kasus pasca Liburan Natal dan Tahun Baru,” tambah Koko lagi.

Vaksinasi Pekerja Transportasi

Ateng juga berharap Pemerintah memprioritaskan pekerja transportasi dalam program vaksinasi agar perekonomian dapat pulih lebih cepat.

“Program vaksinasi Pemerintah sudah bagus, hasilnya juga sudah terasa. Kalau pekerja kami dapat vaksin, maka ekonomi bisa bangkit karena transportasi aman. Jangan sampai tahun depan dilarang lagi. Bisa kolaps kita,” ujar Ateng.

Usulan vaksinasi pekerja transportasi ini ditanggapi positif oleh MTI.

“Usulan bagus itu. Setelah Nakes, TNI/Polri, dan Guru, maka pekerja transportasi juga layak mendapat prioritas vaksin. Transportasi itu urat nadi perekonomian. Kalau transportasi sudah aman, perekonomian lancar. Semoga pemerintah menindaklanjuti usulan ini,” lanjut Koko.

Koko berharap penundaan Mudik Lebaran tahun ini dapat mempertahankan capaian pemerintah dalam memberantas Covid.

“Saya berharap pandemi dapat segera teratasi supaya kegiatan perekonomian dan sosial, termasuk ajar-mengajar, dapat kembali normal,” tutup Koko.