TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras, setidaknya hingga Juni 2021.

Hal itu ia lontarkan menanggapi polemik wacana impor beras yang mengemuka selama beberapa waktu terakhir.

”Saya pastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3).

Baca juga: Mantan Direktur CDC Percaya Covid-19 Berasal dari Lab Wuhan: Sains yang Akan Mengungkapnya

Jokowi mengungkapkan, pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjutnya, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," ujarnya.

Baca juga: Polemik Impor, Jokowi Janji Beras Petani akan Diserap Bulog

Ia pun menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Bulog. Jokowi akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu anggaran penyerapan tersebut.

"Saya pastikan beras petani akan diserap Bulog dan saya segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk bantu terkait anggarannya. Saya tahu Indonesia masuk masa panen dan harga beras di petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan terkait impor beras," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, perdebatan yang timbul mengenai impor beras akan berdampak buruk pada harga jual gabah petani. Ia menyebut harga gabah di tingkat petani bisa turun jika perdebatan dilanjutkan.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.

Rencana itu pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga berdalih itu dilakukan demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan keputusan impor diambil dengan perhitungan yang matang dengan ketersediaan di Perum Bulog.

Menurutnya, terdapat notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebanyak 500 ribu ton. Pengadaan beras tersebut bisa berasal dari impor.

Sementara, ia mendapatkan informasi bahwa stok beras Bulog saat ini hanya 800 ribu ton.

Jumlah itu termasuk sisa beras impor pada 2018 yang sebanyak 270 ribu ton sampai 300 ribu ton. Menurut Lutfi, beras hasil impor pada 2018 kemungkinan akan turun mutu.

Alhasil, jika stok saat ini dikurangi sisa beras impor, maka jumlahnya bisa di bawah 500 ribu ton.

Lutfi menyatakan dirinya siap mundur jika keputusan untuk melakukan impor beras itu salah.

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah," ujarnya.

Tak lama setelah wacana itu disampaikan, gelombang penolakan datang tak cuma dari petani, pengamat, akademisi, tapi juga para pejabat.

Para pejabat mulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, para politisi Senayan kompak berpandangan impor tak perlu dilakukan mengingat stok mencukupi.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Mendag Muhammad Lutfi mengambil langkah yang tak sesuai dengan visi berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi punya kebijakan Berdikari. Tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," kata Hasto dalam webinar 'Impor Beras dan Garam' yang digelar oleh Repdem, Kamis (25/3).

Hasto menegaskan bahwa Jokowi selalu mengampanyekan agar masyarakat mencintai produk-produk dalam negeri. Bukan malah mengimpor pangan yang sebenarnya bisa dipenuhi petani di dalam negeri.
Hasto pun meminta Lutfi tidak memanipulasi data pangan untuk dijadikan alasan mengimpor beras.

Sebab, kebijakan impor beras bertentangan dari sisi historis, ideologis hingga konstitusi negara Indonesia.

"Jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi dengan mengatakan impor harus dilakukan. Tugas menteri itu lakukan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tak benar," kata Hasto.

Hasto juga menuding ada mafia dibalik rencana pemerintah mengimpor beras belakangan ini. Menurutnya, mafia kerap ada dibalik kebijakan impor pangan.

Namun ia tak menyebut secara gamblang dan rinci siapa pemburu rente dan mafia yang dimaksud. Ia hanya menyatakan bahwa mafia tersebut memiliki sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan hingga kekuasaan untuk menentukan harga secara sepihak.

"Saya dapat data menarik bagaimana pemburuan rente dengan impor ini. Impor bawang, impor beras, impor gandum, impor jagung, impor garam itu semuanya ada penggeraknya. Ada pemburu rentenya, ada mafia impornya," katanya.

Sementara itu Ombudsman RI mengaku menemukan adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut untuk mendalami dugaan itu pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras itu.

Dia curiga rencana impor diputuskan tanpa memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Pasalnya, dari kajian Ombudsman tidak ditemukan indikator yang mengharuskan dilakukannya impor beras.

Termasuk, jika dilihat dari indikator pasokan, seperti kurangnya stok beras di Perum Bulog, penggilingan, atau di pelaku usaha. Indikator sama juga tercermin dari harga. Ombudsman melihat harga beras justru cenderung turun dari tahun sebelumnya.

"Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," katanya pada press conference, Rabu (24/3).

Hendra merinci untuk stok, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun pada Januari-April 2021 bisa tembus 14,54 juta ton. Itu jelas naik dibandingkan dengan Januari-April 2019 dan Januari-April 2020, yang produksinya hanya 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton. Artinya, tahun ini BPS meramal ada kenaikan jumlah panen sekitar 3 juta ton dari tahun lalu.

Ia juga menyebut Perum Bulog tidak sedang kesulitan beras. Jumlah stok beras per 14 Maret 2021, mencapai 883.585 ton. Beras terdiri dari CBP (Cadangan Beras Pemerintah) 859.877 ton dan komersial sebanyak 23.708 ton.

Dengan menyerap beras panen raya Maret-April pihaknya memperkirakan stok CBP Bulog pada akhir April di atas 1 juta ton beras. Artinya, itu telah memenuhi cadangan beras CBP per tahun. Dengan kata lain, tidak diperlukan lagi impor beras.

Selain itu katanya, terdapat 106.642 ton beras turun mutu di gudang Bulog sisa dari 2018-2019 yang belum dikeluarkan. Karena itu ia mengaku heran bila pemerintah masih ngotot ingin melakukan impor beras. Keputusan itu menurut dia akan berdampak besar kepada petani RI.

"Harga gabah tahun ini turun padahal Januari dan Februari belum ada isu impor. Sebelum impor harga sudah turun apalagi ada impor," tambahnya.

Atas fakta-fakta itu, ia meminta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor.

"Dengan ini Ombudsman RI menyatakan pertama meminta Menko melaksanakan rakortas menunda keputusan impor, bukan pelaksanaan impor hingga menunggu perkembangan panen dan stok Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," ujarnya.(tribun network/fik/git/den/riz)