Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Kamrussamad menilai kebijakan pemerintah yang melarang mudik 6-17 Mei 2021 dan imbauan agar tidak berpergian sebelum dan sesudah masa larangan tersebut bertentangan dengan semangat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 telah ditetapkan sebesar 5,17 persen dan ratusan triliun anggaran PEN telah digelontorkan untuk mempercepat PEN, tapi di sisi lain kebijakan pemerintah belum sinkron dengan arah pemulihan ekonomi Nasional," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Ekonom Indef: Larangan Mudik Bikin Masyarakat Tidak Belanja, Ekonomi Tidak Mungkin Tumbuh

Kamrussamad menilai saat pemerintah melarang Mudik 2020 masih wajar karena infrastruktur pelayanan kesehatan belum siap.

Namun tahun 2021 ini setiap kabupaten dan kota bahkan kalangan swasta telah menyiapkan layanan kesehatan antigen dan rapid test bahkan swab PCR.

Baca juga: Mudik Resmi Dilarang, Fahira Idris: Ikhtiar Kita Bersama Agar Pandemi Segera Berlalu

Anggota Komisi XI bidang moneter, keuangan & Perbankan menyebutkan, seharusnya mudik lebaran 2021 dibolehkan dengan membuat klaster trayek jalur mudik standar protokol kesehatan.

"Misalnya jalur kereta setiap pemberhentian stasiun di lapangan testing, jalur bus saat keberangkatan dari terminal, rest area, kabupaten tujuan dibuatkan layanan testing.

Tentunya dengan melibatkan dunia usaha sehingga ekonomi bisa tetap berjalan utamanya sektor transportasi, akomodasi, kuliner, fesyen dan sebagainya," kata Kamrussamad.

Kamrussamad menyebut, pemerintah tidak boleh mengirim pesan uncertenty atau ketidakpastian kepada dunia usaha.

"Saya berharap kebijakan larangan mudik lebaran 2021 direvisi kembali dengan membuat formulasi trayek mudik protokol kesehatan," katanya.