Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai penyelesaian kasus pengangkatan guru honorer di Indonesia saat ini masih terkesan parsial.

Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Pengangkatan Guru Honorer : Regulasi dan Solusi Masa Depan', di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

"Persoalan pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan persoalan sensitif, salah satunya masalah guru honorer yang tak kunjung terselesaikan meskipun sudah ada program seleksi sejuta guru honorer," ujar Cucun, di lokasi, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Jumlah Lowongan Guru PPPK di CPNS 2021 untuk Tenaga Honorer dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru

Menurut Cucun, dibutuhkan langkah komprehensif agar persoalan guru honorer yang terbengkalai puluhan tahun bisa segera tuntas.

Cucun lantas mengatakan bahwa salah satu faktor kendala pengelolaan pendidikan di Indonesia adalah masalah alokasi dana pendidikan.

Politikus PKB itu menyebut saat ini, dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN ternyata belum sepenuhnya teralokasikan untuk fungsi pendidikan.

Baca juga: Komisi X Perjuangkan Pengangkatan Guru Honorer, Bukan Lewat Proses Seleksi

Karenanya, dia berharap agar 20 persen APBN benar-benar teralokasikan untuk pendidikan untuk masa depan.

"Kami mendorong agar alokasi dana 20 persen benar-benar untuk dana pendidikan," ujar Wakil Banggar DPR tersebut.

Hadir pula dalam FGD tersebut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda; Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani; Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bapenas Amich Alhumami; Ketua Umum PB PGRI Unifah; dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Selain itu hadir Anggota Komisi X dari Fraksi PKB Em Hasanuddin, Andi Muawiyah Ramli, dan Muhammad Khadafi.